Round-Up

Polisi Tepis Kriminalisasi saat Periksa Gubernur DKI

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 05:46 WIB
Gedung Polda Metro Jaya
Gedung Polda Metro Jaya. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Polda Metro Jaya meminta klarifikasi kepada semua pihak yang terkait dengan kerumunan di kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW dan nikahan putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Salah satunya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pihak kepolisian menjelaskan tujuan pemanggilan klarifikasi kepada Anies Baswedan itu adalah untuk--salah satunya--mengetahui status Jakarta di masa pandemi COVID-19. Polisi juga menjelaskan bahwa tidak semua panggilan klarifikasi bakal dijadikan tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta masyarakat untuk tidak berasumsi terkait pemanggilan klarifikasi Anies Baswedan. Yusri juga menepis anggapan kriminalisasi.

"Jangan semata-mata ada anggapan kriminalisasi dan sebagainya, ini masih tahap klarifikasi. Klarifikasi dalam tahap penyelidikan, tahap penyelidikan itu menentukan ujungnya ada atau tidak ada pidananya, masih jauh," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Yusri mengatakan, saat ini polisi masih tahap klarifikasi. Ia pun menegaskan tidak semua yang dipanggil adalah calon tersangka.

"Beredar juga, apakah pemeriksaan Anies itu dianggap berlebihan? Rekan-rekan perlu dicapai pengertian yang sama, tidak semua orang yang dipanggil jadi tersangka, kesannya kalau dipanggil polisi 'kok dikriminalisasi' dan sebagainya dan sebagainya," imbuhnya.

"Ini pemahamannya samakan dulu nih, tak langsung diklarifikasi oleh penyidik kemudian jadi tersangka, jadi berlebihannya di mana?" sambung Yusri.

Yusri menegaskan pemanggilan Anies pada Selasa (17/11) kemarin baru tahap klarifikasi. Polisi meminta klarifikasi dari Anies untuk mengetahui terkait penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Tahapan ini kan masih tahapan klarifikasi, yang disidik itu rencananya apa pasalnya, pasalnya itu pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Kekarantinaan sangat bergantung kepada status daerah, kalau status daerah tidak tak dalam PSBB, tak dalam situasi dikarantina maka UU itu tidak dapat diterapkan. Dia mengatur tentang kekarantinaan kesehatan, kekarantinaan kesehatan terdiri dari beberapa banyak, ada isolasi rumah, isolasi rumah sakit, dan sebagainya," bebernya.

Yusri menjelaskan pihaknya ingin meminta klarifikasi dari Anies terkait status Jakarta saat ini di tengah pandemi. Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2