Golkar DKI soal Kerumunan HRS: Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 07:08 WIB
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, DKI Basri Baco
Foto: Basri Baco (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diklarifikasi terkait kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mendorong aparat untuk terus menegakkan hukum kepada seluruh pihak terkait persoalan kerumunan ini.

"Prinsipnya hukum harus ditegakkan. Tidak boleh tembang pilih atau tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus adil untuk semua lapisan masyarakat tidak boleh ada perbedaan," kata Basri saat dihubungi, Selasa (17/11/2020).

Basri meminta agar pihak kepolisian menindak siapapun yang melanggar hukum khususnya terkait protokol kesehatan. Menurutnya hukum adalah panglima tertinggi di negara ini.

"Siapapun itu kalau melanggar hukum harus ditindak. Sekali lagi kalau melanggar hukum, agar bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan tetap menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi," ucapnya.

Basri pun meminta agar Pemprov DKI ke depannya tidak lagi melakukan pembiaran dan bisa lebih komit dengan aturan protokol kesehatan yang dibuat sendiri. Menurutnya keselamatan warga adalah hal yang paling utama.

"Saya berharap Pemprof DKI Jakarta tetap komit dengan aturan yang mereka buat sendiri apalagi Perda COVID kan sudah disahkan dan ada pelanggaran pidana di dalamnya bagi yang melanggar. Keselamatan Rakyat Jakarta harus jadi pertimbangan yang paling utama," ujarnya.

Tonton video 'Pengacara Bantah HRS Timbulkan Kerumunan':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya.