Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol, Golkar Singgung Obesitas Aturan

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 18:50 WIB
Caleg Partai Golkar Christina Aryani hadir dalam diskusi yang membahas mengenai perlindungan migran Indonesia di seluruh dunia, Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Christina Aryani (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang menjadi polemik publik, dibahas dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, menilai Indonesia sudah memiliki aturan yang cukup mengenai minuman beralkohol.

"Sebetulnya aturan kita sudah sufficient (cukup). Kita mengatur tentang siapa yang boleh menjual, di mana dia boleh dijual, usia berapa dia boleh mengonsumsi, ini sudah banyak. Jadi satu itu terkait dengan obesitas," kata Christina dalam rapat Baleg DPR RI, gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2020).

Wasekjen Partai Golkar ini mengatakan sudah ada peraturan Menteri Perindustrian (permenperin) dan peraturan Menteri Perdagangan (permendag) yang mengatur soal pengawasan hingga pengedaran minuman beralkohol. Bahkan ia mengatakan permendag mengenai minuman beralkohol sudah sempat direvisi empat kali.

"Saya menemukan ada peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan industri alkohol. Saya menemukan juga ada peraturan Menteri Perdagangan yang sudah diubah sebanyak empat kali," ujar Christina.

"Jadi total ada lima kali terkait dengan pengadaan pengedaran penjualan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol," sambungnya.

Lebih lanjut Christina mengatakan ada sejumlah peraturan daerah yang mengatur soal minuman beralkohol. Namun ia tak menjelaskan rincian dari aturan-aturan tersebut.

"Saya juga menemukan ada total 79 perda provinsi kabupaten/kota, 29 sesuai dengan kekhususan daerah mengatur tentang pelarangan dan penyalahgunaan dan yang lain tentang pengendalian dan perizinan," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai RUU Minuman Beralkohol berpotensi memukul rata semua daerah. "Lalu kedua, untuk mengangkat ini ke level undang-undang, kita ingin pukul rata semua. Kita sudah tidak peduli lagi dengan kekhususan daerah. Kita ingin pukul rata levelnya undang-undang, kita larang," ungkapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2