.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan penanganan kerumunan massa di acara Habib Rizieq Syihab dengan Pilkada Serentak 2020. PPP menilai penanganan massa Rizieq tidak dapat dibandingkan dengan pilkada.
"Ya itu nggak apple to apple-lah perbandingan itu," kata Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2020).
Arsul mengatakan terkait kerumunan dalam pilkada sudah diantisipasi oleh pihak penyelenggara. Bahkan, Arsul juga mendapat kabar bahwa aparat kepolisian di daerah pemilihannya (dapil) tidak pilih kasih saat memberi peringatan terkait protokol kesehatan di proses pelaksanaan pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira kan gini. Kan pertama kan tidak pas ya. Karena apa? Kalau soal kerumunan di pilkada ini, sudah, pertama, diantisipasi dan jajaran penyelenggara pemilu itu kan bergerak," ujarnya.
"Saya kan ke dapil saya itu. Berkali-kali saya diberi tahu oleh Kapolres di sana, 'Pak kemarin termasuk dari teman-teman PPP, ya, itu kami peringatkan Pak untuk ini dan segala macem'. Jadi itu juga jangan diperbandingkan," sambung Arsul.
Sementara itu, Arsul menilai Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak mengantisipasi kerumunan massa di acara Rizieq. Bahkan, menurutnya, pihak kepolisian juga seperti tak melakukan antisipasi.
"Persoalan kita adalah bahwa kemarin itu ya Pemprov DKI kok seperti tidak melakukan antisipasi. Tidak hanya Pemprov, termasuk jajaran Polda Metro jaya. Kan itu aja persoalannya ya," ucap anggota Komisi III DPR RI itu.
Bagaimana pernyataan Anies yang membandingkan penanganan massa Rizieq dengan pilkada? Baca di halaman berikutnya.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jajarannya melakukan tindakan saat ada potensi keramaian massa Habib Rizieq Syihab. Lalu, Anies membandingkannya dengan penanganan Pilkada Serentak 2020.
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11)
Selain itu, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak sempat merespons Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara yang menyurati pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab terkait ancaman sanksi jika ada pelanggaran protokol kesehatan di acara semalam. Di situ, Yusuf menyoroti Pilkada Serentak 2020.
"Kalau itu berita benar (ancaman sanksi terkait acara Habib Rizieq), sebaiknya wali kota yang sedang tidak ada kerjaan menunggu nanti bulan Desember saat pilkada akan berlangsung," kata Yusuf saat dihubungi, Minggu (15/11).
