ADVERTISEMENT

16 Alasan MA Hukum Rp 490 M ke Perusahaan Sawit Pembakar Hutan Riau

Andi Saputra - detikNews
Senin, 16 Nov 2020 17:53 WIB
Sejumlah petugas pemadan kebakaran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kebakaran hutan dan lahan hingga Juli 2019 luasnya lebih dari 27 ribu hektare, dan kini masih terus meluas di Kabupaten Pelalawan dan Siak. ANTARA FOTO/FB Anggoro/foc.
Ilustrasi kebakaran hutan di Riau (Foto: FB Anggoro/Antara Foto)

7. Sengketa kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan sengketa kepemilikan atas tanah yang mengharuskan ketepatan luas tanah yang dipersengketakan dengan pengukuran oleh instansi di bidang pertanahan. Kebakaran hutan dan lahan terkait dengan hilangnya berbagai unsur-unsur ekologis, kerusakan fungsi-fungsi ekologis sumber daya alam seperti lahan gambut dan kepunahan berbagai flora dan fauna yang pada dasarnya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya seperti sedia kala (irreversible effects).
8. Manusia tidak mampu menciptakan unsur-unsur ekologis, fauna dan flora, karena hanya Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menciptakan mereka. Oleh sebab itu Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai perwujudan masyarakat Internasional memberi perhatian terhadap keberlangsungan dan perlindungan unsur-unsur ekologi, fauna dan flora di setiap belahan bumi ini dengan menghasilkan konvensi tentang keanekaragaman hayati (the Convention on Biological Diversity, 1992) dan Indonesia telah meratifikasi konvensi itu dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994.
9. Indonesia juga telah mengundangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang intinya memuat norma-norma hukum tentang perlindungan fauna dan flora dan ekosistemnya yang mengikat setiap subyek hukum di Indonesia.
10. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga tegas melarang kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar, kecuali kegiatan itu dilakukan oleh petani-petani tradisional dengan kearifan lokal. Pemohon Kasasi/Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kriteria sebagai petani tradisional dengan kearifan lokal, karena Tergugat merupakan subyek hukum badan usaha yang berorientasi mencari keuntungan finansial.


11. Selain itu dampak dari kebakaran lahan tidak hanya dirasakan sebatas satu kabupaten atau provinsi tetapi menjangkau beberapa provinsi bahkan sampai ke negara tetangga dengan menimbulkan pencemaran udara lintas batas kabupaten/ provinsi dan negara. Apalagi dalam perkara a quo kegiatan Tergugat telah terbukti menimbulkan kebakaran di areal lahan gambut yang mempunyai fungsi-fungsi ekologis penting bagi bangsa Indonesia berupa pemeliharaan tata air.
12. Lagi pula perkara-perkara lingkungan hidup selalu mengandung soal- soal ketidakpastian tentang luas terjadinya malapetaka lingkungan hidup, kerugian lingkungan hidup dan akibat-akibatnya pada masa sekarang dan masa mendatang. Mengingat lingkungan hidup ciptaan Allah SWT yang sangat kompleks yang kaitan antara satu kawasan atau satu jenis sumber daya alam dengan lainnya tidak diketahui sepenuhnya dan dengan pasti oleh manusia, maka hukum yang berlaku memerintahkan agar para pejabat pengambil keputusan termasuk Hakim agar menerapkan asas keberhati- hatian (precautionary principle).
13. Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kehati-hatian yang mengandung makna ketika dihadapkan soal ketidakpastian, maka pejabat pengambil keputusan termasuk Hakim harus membuat keputusan atau putusan yang lebih mengutamakan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup (in dubious pro natura).
14. Dengan mengingat akibat-akibat dari kebakaran hutan dan lahan berupa kehilangan unsur-unsur ekologis, kehilangan fauna dan flora, pencemaran udara, terganggunya tata air dan penurunan fungsi- fungsi ekologis lain yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, maka putusan dalam perkara lingkungan hidup yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan harus mengandung efek penjeraan (deterrent effect) agar para pelaku usaha lain juga memperhatikan dan mematuhi norma-norma hukum lingkungan hidup dalam menjalankan usahanya
15. Kerugian ekologis atau kerugian lingkungan hidup merupakan kerugian yang tidak dapat diukur dengan harga pasar (market price), misalkan harga tanah atau rumah dapat diukur dengan harga pasar yang berlaku atau dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
16. Penentuan kerugian ekologis atau lingkungan hidup harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tersendiri atau khusus yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, yang telah dibuat oleh instansi-instansi yang berwenang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melibatkan para ahli. Oleh sebab itu putusan Judex Facti yang telah mendasarkan pada hukum yang berlaku, harus dikuatkan dan permohonan kasasi Tergugat harus ditolak

Jalan terakhir diambil PT J dengan mengajukan PK. Apa kata MA?

"Tolak," demikian bunyi putusan PK yang dilansir website MA, Senin (16/11/2020).

Putusan PK ini diadili oleh ketua majelis I Gusti Agung Sumanatha dengan anggota Hamdi dan Syamsul Ma'arif. Putusan itu diketok pada 19 Oktober 2020.


(asp/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT