.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan berdasarkan pendapat para ahli, ada potensi terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,9 jika terjadi patahan megathrust Mentawai. Jika gempa besar itu terjadi, maka akan disusul gelombang tsunami.
"(Setelah gempa) 20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi 6 hingga 10 meter dengan jarak 2 hingga 5 kilometer," kata kata Kepala Bidang (Kabid) PK BPBD Provinsi Sumbar Syahrazad Jamil dalam diskusi virtual terkait upaya pengurangan risiko bencana tsunami di Provinsi Sumbar seperti dilansir Antara, Senin (16/11/2020).
Bencana alam tersebut diprediksi setidaknya berdampak pada 1,3 juta penduduk. Dengan menggunakan skenario terburuk, diperkirakan 39.321 jiwa meninggal dunia, 52.367 hilang dan 103.225 mengalami luka-luka. "Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Minangkabau hancur, itu prediksi para ahli," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diketahui, ujar dia, Pulau Sumatera sudah mengalami beberapa kali bencana tsunami. Khusus di Sumbar, tsunami terjadi di Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010 dengan menelan korban jiwa hingga 408 orang.
Guna mewaspadai kemungkinan terburuk tersebut, Provinsi Sumbar melakukan berbagai upaya, di antaranya membangun kemitraan dan koordinasi bersama Non Governmnet Organization (NGO) nasional maupun internasional termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pemerintah Sumbar, lanjut dia, juga bekerja sama dalam pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan kelompok siaga bencana hingga tingkat desa atau kelurahan.
Selanjutnya, kerja sama dengan TNI dan Polri terus diperkuat dalam hal penanggulangan bencana termasuk dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di provinsi tersebut.
Tidak hanya itu, program dan kegiatan pengurangan risiko bencana juga terus dikuatkan dengan membentuk satuan pendidikan aman bencana, kelompok siaga bencana, latihan evakuasi mandiri dan pembangunan sarana mitigasi serta evakuasi berupa shelter, peta jalur evakuasi, dan peringatan dini.
"Bantuan shelter yang kita bangun memberikan rasa aman bagi masyarakat. Apalagi, sejak kejadian gempa 2009 sudah menjamur bangunan seperti hotel yang memberikan rasa aman," katanya.
Simak juga video 'Heboh Air Laut di Pantai Jepara Surut, Begini Penjelasan BPBD':
Presiden Jokowi pernah memberi arahan soal isu megathrust, simak halaman selanjutnya..
Demi Mitigasi, Jokowi Minta Isu Megathrust Tak Ditutupi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta agar masyarakat diberi edukasi terkait daerah rawan bencana. Jokowi juga meminta BMKG hingga BNPB bicara apa adanya terkait potensi gempa dan megathrust di wilayah Indonesia.
"Kita harus secara besar-besaran memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa daerah kita memang rawan bencana. Harus intensif, baik itu kepada anak-anak kita di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, sampaikan juga apa adanya. Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Sampaikan apa adanya, memang ada potensi kok," kata Jokowi saat membuka Rakornas BMKG di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
Jokowi mengatakan penyampaian yang apa adanya bukan bermaksud untuk meresahkan warga. Menurut dia, penyampaian yang apa adanya dari BMKG terkait potensi gempa dan megathrust untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada.
"Bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pelajaran kepada masyarakat. Lama-lama kita akan terbiasa. Seperti di Jepang yang kita lihat, kalau ada gempa, sirene nggak bunyi, tenang-tenang saja. Tapi begitu sirene bunyi, larinya ke mana, arahnya ke mana, sudah jelas semuanya," ujar Jokowi.
Sebagai antisipasi terjadinya tsunami yang dipicu megathrust, BNPB mengupayakan langkah antisipasi dengan membangun hutan pantai. BNPB meminta pemda ikut kerja sama memitigasi bencana.
"Respons penanggulangan tidak bisa dilakukan BNPB sendiri. Daerah juga harus merespons. Dari BNPB melakukan sosialisasi dan lakukan ekspedisi desa tangguh bencana dari Banyuwangi ke perbatasan Jawa Barat sekarang. Minggu depan sudah masuk Jabar. Jadi desa-desa yang di pinggir pantai itu, mereka paham cara merespons, cara mengevakuasi seperti apa, latihan seperti apa," kata Plh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo, di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).
