Program Sinergisitas Jadi Senjata Pemerintah Lawan Terorisme

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 15 Nov 2020 09:55 WIB
ilustrasi revisi Undang-undang terorisme
Foto: Zaki Alfarabi
Jakarta - Program sinergisitas antar kementerian atau lembaga (K/L) menjadi salah satu cara pemerintah menanggulangi terorisme. Melalui program tersebut, pemerintah mencegah masuknya paham radikal terorisme melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang juga Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas melaporkan, tahun ini Tim Sinergisitas yang dikoordinasikan oleh BNPT telah melakukan 232 pembangunan fisik dan 349 pembangunan nonfisik. Program penanggulangan terorisme melalui peningkatan kesejahteraan ini menyasar masyarakat yang sudah dan rentan terpapar, tempat ibadah, serta lembaga Pendidikan.

"Dampak kegiatan Sinergisitas adalah perubahan pola pikir atau mindset transformation, dan persepsi sasaran terhadap pemerintah menjadi positif. Kedua pemerataan pembangunan di lokus kegiatan yang selama ini tidak terbuka kepada program pemerintah," urai Boy dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2020).

Data yang disampaikan Boy terangkum dalam buku Laporan Pelaksanaan Sinergisitas Antar 38 K/L Tahun 2020 yang diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud MD di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (14/11).

Laporan tersebut berisi keagiatan yang telah dilaksanakan Tim Sinergisitas dalam program penanggulangan terorisme tahun 2020 di provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Turut hadir perwakilan 38 K/L, serta penerima manfaat program Sinergisitas yakni eks teroris yang berasal dari Bima dan Dompu.

Program Sinergisitas K/L dianggap efektif untuk memerangi paham radikalisme yang menentang pemerintah. Hal itu diungkapkan Ustaz Gunawan, penerima manfaat program sinergisitas yang merupakan mantan panglima Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Pria asal Penatoi, Nusa Tenggara Barat itu mengaku sentuhan pemerintah lewah program sinergisitas, telah mengubah perspektifnya terhadap pemerintah. Ia pun berikrar untuk kembali setia pada NKRI.

"Kami sudah kembali sadar, semoga kami mampu untuk memimpin sebuah perubahan di Bima," kata Ustaz Gunawan mewakili eks teroris penerima manfaat.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD ingin program sinergisitas terus dilanjutkan. Dari program tersebut diharapkan masyarakat yang terpapar radikalisme bisa kembali setia pada negara, sehingga tercipta keamanan yang kondusif.

"Saya mengharapkan Kementerian/Lembaga memberikan prioritas dalam upaya pemberantasan terorisme karena tugas ini adalah tugas mulia agar seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama budaya tetap merasa bersatu dalam keberagaman, kami sangat mengharapkan dukungan dan prioritas alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk kegiatan Sinergisitas di tiga Provinsi tersebut," ungkap Mahfud yang juga Ketua Pengarah Tim Sinergisitas.

(prf/ega)