Febri Diansyah Resmi Jadi Kuasa Hukum Sutan Riska di Pilbup Dharmasraya

Jabbar Ramdhani - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 15:35 WIB
Aktivis antikorupsi Febri Diansyah dan Donal Faris menjadi kuasa hukum paslon petahana Pilbup Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Dt. Labuan (ST-Labuan) (Screenshot jumpa pers daring)
Aktivis antikorupsi Febri Diansyah dan Donal Faris menjadi kuasa hukum paslon petahana Pilbup Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Dt. Labuan (ST-Labuan). (Screenshot jumpa pers daring)
Jakarta -

Aktivis antikorupsi, Febri Diansyah dan Donal Faris, terjun ke Pilkada 2020 dengan mendampingi pasangan calon (paslon) petahana Pemilihan Bupati (Pilbup) Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Dt. Labuan (ST-Labuan). Febri dan Donal, yang tergabung dalam kantor hukum Visi Integritas, mendorong terselenggaranya Pilbup Dharmasraya yang berintegritas.

Sutan Riska mengatakan kerja sama ini bermula dari diskusi ringan soal pulang kampung, sejarah kejayaan Dharmasraya, hingga soal isu pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kemudian ada kesamaan visi soal menolak praktik politik uang dan penggunaan kebohongan (hoax) serta isu SARA dalam Pilkada.

"Dengan latar belakang itulah, Saya meminta kesediaan Febri Diansyah dan Donal Fariz untuk menjadi kuasa hukum pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 ini," kata Sutan Riska dalam jumpa pers daring, Jumat (13/11/2020).

Kerja sama ini terjalin sejak 6 November. Dia mengatakan, tanpa pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, pembangunan akan sulit berjalan dan hasilnya tidak akan dirasakan masyarakat.

"Karena jika korupsi terus dibiarkan, maka semua tahapan bisa menimbulkan biaya tambahan, mulai dari perizinan, pengisian jabatan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Akhirnya, masyarakat yang merasakan beban biaya tersebut," kata dia.

Dia memaparkan, selama 4 tahun, Kabupaten Dharmasraya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 tahun dari BPK pada 2016-2019. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih harus terus dijalankan.

Sementara itu, Dasril Panin Dt. Labuan mengatakan ada dua persoalan lain yang juga dihadapi dalam Pilbup Dharmasraya, yakni penggunaan isu SARA dan informasi bohong atau hoax. Menurutnya, dua hal ini dapat merusak kualitas demokrasi dan memecah masyarakat.

"Mengingat mulai maraknya isu SARA dan hoax yang ditebar menjelang pilkada, SR-Labuan mengajak masyarakat untuk tidak terpancing emosi dan tidak langsung mempercayai begitu mendapat informasi fitnah terhadap salah satu calon dalam Pilkada Dharmasraya Tahun 2020 ini," katanya.

Terkait hal tersebut, Febri selaku kuasa hukum SR-Labuan mengaku mendapat laporan soal serangan hoax dan isu SARA. Namun pihaknya saat ini tidak mengedepankan pelaporan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu.

Selanjutnya
Halaman
1 2