.webp)
Aktivis antikorupsi, Febri Diansyah dan Donal Faris, terjun ke Pilkada 2020 dengan mendampingi pasangan calon (paslon) petahana Pemilihan Bupati (Pilbup) Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Dt. Labuan (ST-Labuan). Febri dan Donal, yang tergabung dalam kantor hukum Visi Integritas, mendorong terselenggaranya Pilbup Dharmasraya yang berintegritas.
Sutan Riska mengatakan kerja sama ini bermula dari diskusi ringan soal pulang kampung, sejarah kejayaan Dharmasraya, hingga soal isu pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kemudian ada kesamaan visi soal menolak praktik politik uang dan penggunaan kebohongan (hoax) serta isu SARA dalam Pilkada.
"Dengan latar belakang itulah, Saya meminta kesediaan Febri Diansyah dan Donal Fariz untuk menjadi kuasa hukum pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 ini," kata Sutan Riska dalam jumpa pers daring, Jumat (13/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerja sama ini terjalin sejak 6 November. Dia mengatakan, tanpa pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, pembangunan akan sulit berjalan dan hasilnya tidak akan dirasakan masyarakat.
"Karena jika korupsi terus dibiarkan, maka semua tahapan bisa menimbulkan biaya tambahan, mulai dari perizinan, pengisian jabatan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Akhirnya, masyarakat yang merasakan beban biaya tersebut," kata dia.
Dia memaparkan, selama 4 tahun, Kabupaten Dharmasraya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 tahun dari BPK pada 2016-2019. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih harus terus dijalankan.
Sementara itu, Dasril Panin Dt. Labuan mengatakan ada dua persoalan lain yang juga dihadapi dalam Pilbup Dharmasraya, yakni penggunaan isu SARA dan informasi bohong atau hoax. Menurutnya, dua hal ini dapat merusak kualitas demokrasi dan memecah masyarakat.
"Mengingat mulai maraknya isu SARA dan hoax yang ditebar menjelang pilkada, SR-Labuan mengajak masyarakat untuk tidak terpancing emosi dan tidak langsung mempercayai begitu mendapat informasi fitnah terhadap salah satu calon dalam Pilkada Dharmasraya Tahun 2020 ini," katanya.
Terkait hal tersebut, Febri selaku kuasa hukum SR-Labuan mengaku mendapat laporan soal serangan hoax dan isu SARA. Namun pihaknya saat ini tidak mengedepankan pelaporan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu.
"Selain isu politik berintegritas kami lihat ada pihak tertentu yang tidak perlu disebut, menggunakan isu SARA sedemikian rupa yang dibungkus dengan hoax. Kami amati itu, meski secara hukum bisa diproses, tapi kami saat ini lebih mengingatkan dan memberi informasi yang benar," kata eks Kabiro Humas KPK ini.
Dia mengatakan proses demokrasi yang sehat harus bersih dari hoax dan isu SARA. Kemudian dia berbicara soal pentingnya mewujudkan integritas dalam Pilkada 2020.
Febri memberi pelatihan kepada tim pemenangan SR-Labuan untuk menolak politik uang serta menjauhkan black campaign. Menurutnya, politik yang bersih bisa memberi manfaat nyata ke masyarakat.
"Kami meyakini proses pilkada yang bersih, pilkada yang berintegritas jadi awalan pemilihan pemimpin yang akan berintegritas kepada masyarakatnya. Kami ikut mengawal agar sampai saat nanti pemerintahan yang bersih bisa terwujud di Dharmasraya. Agar program adat istiadat, dan pelayanan publik seperti kesehatan dapat lebih massif. Ini tujuan lebih besar, bukan sekadar pendampingan hukum saja," ungkapnya.
Donal Fariz menambahkan Visi Integritas mendampingi karena paslon petahana ini bersih dari pemberitaan soal korupsi. Dia melihat Sutan Riska meski berusia muda bisa menghadirkan program bagi banyak masyarakat Dharmasraya.
"Saya selama 10 tahun di gerakan antikorupsi, pemerintahan yang baik memang harus dimulai dari kontestasi pilkada. Ini jadi fase paling krusial apakah calon yang terpilih akan tergiring ke arah lain, dalam hal ini korupsi seperti pengadaan barang dan jasa dan lainnya. Pasangan ST-Labuan punya komitmen pemerintahan yang bersih," kata Donal.
"Kami juga melawan stigma bahwa hanya orang yang punya uang banyak yang bisa jadi kepala daerah, hanya orang yang bisa jual isu sentimen agama yang bisa kepala daerah. Di sini, informasi fraud, korupsi, nyaris tidak kami dengar. Kami hadir untuk hal itu," tambahnya.
