Minta Kasus Pelanggaran HAM Dituntaskan, Kontras Ungkit Janji Jokowi

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 15:28 WIB
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (Foto: dok. screenshot YouTube KontraS)
Jakarta -

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyayangkan sikap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengajukan banding atas vonis PTUN Jakarta yang menyatakan pernyataan Jaksa Agung di DPR melawan hukum. Fatia menyinggung terkait iktikad baik pengusutan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia mengungkit kembali janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat pencalonan presiden.

"Sebenarnya dengan adanya kalimat yang dilontarkan Jaksa Agung, dan bagaimana mandeknya proses penyelesaian kasus HAM berat ini menunjukkan bahwa memang tidak pernah ada itikad baik dari pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus-kasus HAM berat masa lalu," kata Fatia, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KontraS, Jumat (13/11/2020).

Ia menyoroti ada tokoh yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kini menjabat di pemerintahan. Menurutnya, tokoh-tokoh yang menjabat di pemerintahan sebagai salah satu kendala pengusutan kasus HAM berat.

"Jadi yang menyulitkan adalah karena adanya orang-orang tersebut dan memang tidak adanya sebuah keinginan politik dari pemerintah itu sendiri untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," katanya.

Ia menyayangkan mandeknya pengusutan kasus HAM berat karena membuat perjuangan keluarga korban seperti sia-sia, karena sudah ada beberapa yang meninggal dunia. Ia mengatakan meski sudah ada komitmen pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional, tetapi dianggap tak pernah diterapkan secara nasional.

"Jadi lebih banyak untuk meraih pencitraan dibandingkan bagaimana merealisasi dari melaksanakan UU itu sendiri," ujarnya.

Ia kembali mengungkit janji kampanye Presiden Jokowi pada masa Pilpres 2014 dan 2019. Saat itu Jokowi mengajak keluarga korban untuk mendukung pencalonannya, tetapi Fatia merasa saat ini janji tersebut belum ditepati.

"Selain itu Jokowi pada masa kampanye di tahun 2014 dan 2019 kita tahu bahwa banyak sekali janji-janjinya terkait kasus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan Jokowi secara terbuka mengajak para korban dan keluarga korban untuk mendukung beliau dan juga bagaimana dia sebenarnya berjanji dan mengundang para korban ke Istana untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

"Namun hal hal tersebut hanya dilakukan untuk sebuah solidaritas, dan meraih suara, yang pada akhirnya menjadi janji semu dan pada akhirnya mengkhianati keluarga korban dan korban itu sendiri, karena tidak pernah dilaksanakan dan komitmen itu tidak pernah secara menyeluruh dari diri dia sendiri, tidak pernah ada keinginan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini," sambungnya.

Oleh karena itu, ia menilai kasus pelanggaran HAM berat hanya dijadikan sebagai salah satu cara untuk meraih suara dan pencitraan, tetapi pemerintah tidak menunjukkan keinginan politik untuk menuntaskan kasus tersebut. Meski begitu, saat ini justru pola kekerasan terus berulang terhadap massa yang melakukan unjuk rasa.

Selanjutnya
Halaman
1 2