Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja Mampu Tingkatkan Produktivitas Nasional

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 18:06 WIB
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata produktivitas ASEAN atau bekisar di angka 74,4 persen. Angka tersebut masih berada di bawa rata-rata produktivitas ASEAN atau sebesar 78,2 persen.

Dari sisi produktivitas Indonesia juga masih kalah dengan negara tetangga seperti Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80 persen), Laos (76,7 persen) dan Malaysia (76,2 persen).

Untuk itu menurut Anwar, UU Cipta Kerja diharapkan mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan produktivitas nasional.

"Environment peningkatan produktivitas ini dapat kita ciptakan melalui UU Cipta Kerja," kata Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2020).

Lebih lanjut, Anwar mengatakan peningkatan produktivitas dapat diwujudkan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertujuan menyederhanakan, mensinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.

"Jadi sekarang kita bukan hanya menciptakan tenaga kerja terampil, tapi kita betul-betul menciptakan ekosistem, environment ketenagakerjaan itu sendiri," katanya.

Selain produktivitas, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan lainnya. Salah satunya adalah bonus demografi.

"UU Cipta Kerja juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Di mana Indonesia kini memiliki bonus demografi dengan sebagian besar penduduknya berusia produktif atau kerja," kata Sekjen Anwar.

Dikatakan Anwar, UU Ciptaker juga dibutuhkan untuk memanfaatkan bonus demografi, dan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 berdampak sangat besar terhadap sektor ketenagakerjaan.

Ia memaparkan data yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3,1 juta pekerja, baik yang dirumahkan maupun yang terkena PHK, akibat pandemi COVID-19.

"Ini kalau benar-benar kita kelola dengan baik akan memberikan opportunity yang luar biasa. Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi urgensi diterbitkannya UU Cipta Kerja," pungkasnya.

(ega/ega)