Baleg Bahas Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020, PKS Tanya Nasib RUU HIP

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 15:40 WIB
Al Muzzammil Yusuf
Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf. (Tsarina/detikcom)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. PKS mempertanyakan nasib RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf menyinggung kembali kehadiran sejumlah menteri ke DPR untuk menyampaikan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang berbeda dengan RUU HIP. Muzzammil mempertanyakan nasib RUU HIP setelah pihak pemerintah menyampaikan surat ke DPR pada Kamis, 16 Juli 2020.

"Mereka menyatakan bahwa pemerintah menolak... maka ini saya klarifikasi ya, tolong dibacakan surat resmi itu apa pada waktu itu, karena saya baca di media, terkait dengan keributan UU Haluan Ideologi Pancasila," kata Muzzammil dalam rapat Baleg DPR, Kamis (12/11/2020).

Muzzammil menyebut suatu RUU dihentikan pembahasannya jika salah satu pihak menolak membahasnya. Ia pun meminta klarifikasi dari pimpinan Baleg DPR terkait surat yang disampaikan pemerintah.

"Kalau merujuk kepada UUD, bahwa satu pihak tidak setuju membahas itu karena satu dan lain hal tadi, maka itu berhenti, tetapi disebut tadi oleh TA dan tertulis di sini, (RUU HIP) ada surpresnya, menunggu surpres. Ini menunggu atau ada. Sementara di publik pemerintah mengatakan tidak mau HIP, tapi maunya BPIP," ungkap Muzzammil.

"Ini mohon klarifikasi dari pimpinan, apa sesungguhnya tanggapan di pubik tersebut berbeda apa dengan yang masuk ke kita," imbuhnya.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas yang memimpin rapat pun memberikan penjelasan. Supratman menyebut hingga hari ini pimpinan DPR belum menugaskan kepada alat kelengkapan Dewan (AKD) untuk membahas RUU tersebut.

Ketua Baleg Supratman Andi AgtasKetua Baleg Supratman Andi Agtas (Azizah/detikcom)

"Saya klarifikasi aja sepanjang yang saya tahu. Yang pertama yang terkait dengan HIP itu pemerintah itu kan sudah mengirimkan surpres dan DIM, tapi sampai sekarang itu belum turun dari pimpinan untuk menugaskan kepada AKD yang akan membahas. Memang yang saya dengar pemerintah itu mengusulkan ada perubahan judul dari UU HIP menjadi RUU BPIP. Jadi itu judulnya, perubahan judul," jelas Supratman.

Supratman mengaku dirinya belum mengetahui apakah daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU HIP atau BPIP sudah diserahkan. Politikus Partai Gerindra itu menyebut dirinya masih menunggu penugasan dari pimpinan DPR dalam melakukan pembahasan RUU kontroversial itu.

"Kedua soal DIM yang lain, saya sendiri belum tahu. Jadi prinsipnya kita menunggu saja apakah nanti pimpinan DPR akan menurunkan dan menugaskan lewat Bamus (Badan Musyawarah) untuk dibahas, entah itu di Baleg, entah di pansus, dan lain sebagainya," ucapnya.

Bagaimana perjalanan RUU HIP hingga diusulkan menjadi RUU BPIP? Simak di halaman selanjutnya. >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2