Kasus Eks Dirut BTN, Kejagung Periksa Kepala Cabang BTN Samarinda

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 11 Nov 2020 20:52 WIB
Gedung bundar  Jampidsus, kejaksaaan Agung.
Foto: Rengga Sancaya/detikcom
Jakarta -

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi atau suap yang menyeret mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) H Maryono. Hari ini penyidik memeriksa Kepala cabang BTN Samarinda Bona Pasongit Rumapea sebagai saksi.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dua orang saksi yang terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pemberian gratifikasi kepada mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono dalam keterangannya, Rabu (11/11/2020).

Adapun 2 saksi yang diperiksa penyidik hari ini adalah Analis Fasilitas Kredit BTN KC Samarinda Untuk Fasilitas Kredit PT Pelangi Putera Mandiri Mohammad Rosyid dan Kepala Cabang BTN Cabang Samarinda Bona Pasongit Rumapea.

Hari menyebut kedua saksi diperiksa agar mencari serta mengumpulkan bukti-bukti. Selain itu para saksi diduga mengetahui terkait peristiwa terkait kasus yang sedang diusut.

"Karena yang bersangkutan pada saat kejadian tindak pidana korupsi tersebut menduduki jabatan yang diduga banyak mengetahui proses pemberian fasilitas kredit kepada PT. Pelangi Putra Mandiri (PPM) pada BTN Cabang Samarinda maupun PT Titanium Property pada BTN Jakarta Cabang Harmoni yang pada akhirnya menyebabkan status kreditnya dalam kondisi macet atau collectibilitas 5," ucap Hari.

Diketahui dalam kasus BTN, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus gratifikasi atau suap terhadap mantan Direktur Utama Bank BTN, Maryono. Mereka adalah Maryono itu sendiri, kemudian Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar, menantu dari Maryono, Widi Kusuma Purwanto, Komisaris PT Titanium Property, Ichsan Hasan dan Komisaris Utama PT Pelangi Putra Mandiri, Ghofir Effendy.

Hari menerangkan kasus ini bermula pada 2014 saat PT Pelangi Putra Mandiri mengajukan kredit ke Bank BTN senilai Rp 117 miliar. Dalam perjalanannya, kredit ini bermasalah dan mengalami collectibility 5 atau macet.

"Ternyata diduga, dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ada dugaan gratifikasi atau pemberian kepada tersangka atas nama HM, yang dilakukan oleh YA senilai Rp 2,257 miliar caranya dengan mentransfer uang itu melalui rekening menantu dari tersangka HM," lanjut Hari.

Kemudian, kata Hari, pada 2013, tersangka H Maryono yang menjabat Direktur Utama Bank BTN itu pun juga menyetujui pemberian kredit pada PT Titanium Property senilai Rp 160 miliar. Saat itulah, terjadi deal-deal-an sehingga pihak PT Titanium Property memberikan gratifikasi senilai Rp 870 juta dan ditransfer lewat menantu H Maryono, Widi Kusuma Purwanto.

"Tersangka HM itu pada tahun 2013 selaku Direktur Utama itu juga menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT Titanium Property senilai Rp 160 miliar dan diduga dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, pihak PT Titanium Property memberikan uang atau gratifikasi senilai Rp 870 juta dengan cara yang sama, ditransfer ke rekening menantunya atas nama tersangka HM," tuturnya.

(yld/dhn)