.webp)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menganugerahkan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah terbaik dalam Kategori Tingkat Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Sektor Pemerintah Terbaik Tahun 2020.
Penganugerahan diberikan oleh Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Riena Retnaningrum di Auditorium Kantor BSSN Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
"Penghargaan itu diberikan karena yang bersangkutan telah menjalankan tingkat maturitas keamanan pada sistem elektroniknya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, apresiasi itu diberikan melalui satu penilaian standar yang dimiliki BSSN dan tingkat maturitas atau tingkat penerapan keamanan sistemnya.
BSSN menilai ada hal yang tetap harus dibenahi Jawa Tengah adalah keamanan sistem informasinya dalam bidang siber. Mengingat, ancaman dan kerentanan bidang siber masih berpotensi terjadi. Hal itu berlaku untuk semua instansi hanya Jawa Tengah tapi juga instansi lain. Pembenahan penting itu adalah sumber daya manusia.
"Maka yang paling penting adalah sumber daya manusia. Kita akui memang di beberapa institusi, di kementerian atau instansi pemerintah daerah, untuk meningkatkan secara kualitatif, kuantitatif, sumber daya manusia banyak memiliki kendala," jelasnya.
Adapun untuk membenahi persoalan sumber daya manusia, BSSN secara terus menerus menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik. Kegiatan itu diperuntukkan untuk seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Syahrul menuturkan Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
Diketahui, SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan dan keterhubungan SPBE baik di dalam dan antar instansi pusat dan pemerintah daerah.
Riena mengatakan usai Jateng mendapatkan penghargaan, Pemprov bertekad untuk mempertahankannya. Dia menjelaskan untuk pengamanan sekuriti siber di masing-masing SKPD di Jateng memang telah memiliki tim Computer Security Incident Response Team(Gov-CSIRT). Termasuk di kabupaten dan kota.
"Harus kita support, bagaimana memberikan mitigasi kepada mereka agar ketika berselancar di dunia maya, keamanan sibernya juga harus diperhatikan. Karena itu kita sudah masuk revolusi industri," pungkasnya.
(prf/ega)
