KPK Sebut Laporan Keluhan Bansos Tertinggi DKI, Ini Kata Wagub

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons pernyataan KPK soal laporan keluhan kegiatan penyaluran bantuan sosial (bansos) paling tinggi di DKI Jakarta. Ariza menjelaskan di DKI ada dua sumber bantuan, pertama dari program Pemprov dan kedua dari Kementerian Sosial.

"Yang pertama wajar kalau DKI tertinggi. Tapi bansos kan ada dua, satu dari pempus (pemerintah pusat), satunya dari Pemprov. Nanti dicek saja, yang dilaporkan itu yang mana, yang pemerintah pusat atau DKI? Lalu dicek lagi isi laporannya apa? Kan tidak semua laporan itu benar dalam arti sesuai dengan yang dilaporkan," ujar Riza kepada wartawan, Senin (8/11/2020).

"Mungkin hanya miskomunikasi, ada yang perlu diklarifikasi, dan sebagainya," sambungnya.

Riza menjelaskan, semua pengadaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah sesuai dengan aturan. Penyalurannya juga sudah sesuai dengan nama dan alamat penerimanya.

"Prinsipnya seluruh pengadaan yang dilakukan Pemprov dan juga pemerintah pusat selalu mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, ketentuan yang ada ada, dan disalurkan pada yang membutuhkan by name by address, jadi tidak asal yang di pinggir jalan. Tetapi diberikan kepada mereka yang berhak yang memenuhi kriteria," katanya.

Lebih lanjut, Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak mendapat laporan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, semua data penerima bansos sudah akurat.

"Hari ini tidak ada laporan terkait data orang yang tidak berhak. Semua data baik dan akurat, dari data-data itu kita bersyukur tidak ada laporan yang tidak tepat sasaran. Bansos yang diberikan sesuai kriteria dan syarat-syarat dan tepat sasaran pada yang dituju," imbuh Riza.

Diketahui, KPK mendapat laporan terkait penyaluran bansos sebanyak 1.550 hingga 23 Oktober 2020. Hal itu disampaikan staf KPK Bidang Pencegahan, Erlangga Dwi Saputro, dalam acara diskusi daring.

Dari 1.550 keluhan soal penyaluran bansos itu, 504 di antaranya telah diteruskan ke pemerintah daerah masing-masing. Untuk wilayah provinsi, DKI Jakarta paling banyak menerima keluhan sebanyak 69. Kemudian disusul Jawa Barat Jawa Barat sebanyak 33 laporan.