Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo menggeruduk Kantor Gubernur Gorontalo. Massa menolak Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah soal upah minimum provinsi (UMP) 2021.
"Kami para buruh kecewa setiap aksi di kantor Gubernur tidak pernah ditemui Gubernur," ujar Sekretaris FSPMI Gorontalo Andy Hasan saat orasi di depan Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (9/11/2020).
Lebih lanjut, Andy yang mewakili massa aksi menuntut Pemprov Gorontalo untuk segera menandatangani kesepakatan hasil pertemuan dewan buruh soal kenaikan upah tahun 2021.
Saat aksi tengah berjalan, massa aksi kemudian ditemui Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Gorontalo Sjukri J Botutihe. Buruh merasa kecewa aksi mereka kali ini tidak diterima Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
"Kami juga meminta pemerintah Kabupaten dan Provinsi Gorontalo agar Undang-Undang Cipta Kerja segera dicabut dalam perundang-undangan," tegas Andy.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Gorontalo Sjukri J Botutihe kepada sejumlah massa buruh menyatakan ketidakhadiran Gubernur Gorontalo untuk menemui masa karena Gubernur masih dalam rangka cuti kampanye.
"Untuk omnibus law itu merupakan keputusan negara dalam undang-undang. Dalam versi mereka menolak, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur tentu kondisi atau informasi seperti itu dalam setiap kesempatan rakor dengan Presiden itu disampaikan dan diketahui pemerintah pusat. Posisi daerah sekarang menunggu," jelas Sjukri.
Aksi di depan kantor Gubernur Gorontalo mendapat pengawalan ketat aparat dari Polres Gorontalo Kota usai melakukan orasi masa buruh melanjutkan aksi di kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
(nvl/nvl)
