Pro-Kontra Bantuan Hukum ke HRS, PKS: Pemerintah Wajib Lindungi WNI

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 07 Nov 2020 23:51 WIB
Ketua Fraksi PKS
Politikus PKS, Jazuli Juwaini. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Perdebatan antara Menko Polhukam Mahfud Md dan Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon di media sosial terkait bantuan hukum terhadap Habib Rizieq Syihab (HRS) menjadi sorotan. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai kepulangan HRS tidak perlu dijadikan polemik agar suasana politik tetap kondusif.

"Rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) sebaiknya tidak dipolemikkan agar suasana politik tetap kondusif. Sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia," ujar Jazuli kepada wartawan, Sabtu (7/11/2020).

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai pemerintah wajib untuk melindungi hak WNI sesuai amanat konstitusi. Jazuli mengatakan perlindungan WNI harus diberikan, baik WNI tersebut meminta atau pun tidak.

"Sebaliknya pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta atau tidak--sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan," ujar Jazuli.

Jazuli juga mendesak semua pihak untuk tetap menahan diri sehingga tidak menyulut polemik terkait kepulangan HRS. Lebih lanjut, ia meminta publik agar dapat menyambut HRS kembali ke Tanah Air.

"Semua pihak sebaiknya menahan diri dari komentar yang menyulut polemik seputar kepulangan HRS. Kalaupun perlu komentar yang menyejukkan saja," ujar Jazuli.

"Kita sambut beliau kembali ke tanah air, ahlan wa sahlan wa marhaban. Sambari kita tunggu kiprah konstruktif beliau bagi umat, bagi rakyat, dan bagi bangsa sekembalinya ke Tanah Air," imbuhnya.

Selanjutnya, soal polemik bantuan hukum untuk Habib Rizieq yang dibahas Fadli Zon dan Mahfud Md:

Selanjutnya
Halaman
1 2