.webp)
Rencana kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Indonesia menuai polemik dari berbagai kalangan. Polemik itu terkait tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk rencana kepulangan Habib Rizieq.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon, yang mengkritik sikap pemerintah terhadap kepulangan Habib Rizieq yang kemudian direspons Menko Polhukam Mahfud Md. Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai wajar jika Habib Rizieq tidak mendapat bantuan, karena tidak pernah melapor dan meminta.
"HRS sendiri nggak pernah melapor atau minta apa-apa kok, baik ke KJRI atau ke Kedubes RI soal statusnya di sana (Arab). Jadi, ya wajar-wajar saja kalau tidak ada bantuan," kata Willy kepada wartawan, Sabtu (7/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Willy melihat polemik ini bukan sebuah perkara besar. Dia menyampaikan masih banyak warga negara Indonesia (WNI) di Arab yang juga memiliki permasalahan kepulangan, namun dapat mengurusnya secara mandiri.
"Lagi pula soal ini bukan perkara besar. Banyak kasus serupa terjadi di sana. Dan warga kita yang lain bisa mengurusi sendiri untuk urusan-urusan seperti ini," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR ini meminta agar polemik soal bantuan untuk tidak dibesar-besarkan. Willy mempersilakan Habib Rizieq pulang jika memang yang bersangkutan ingin kembali ke Tanah Air.
"Jadi tidak perlu dibesar-besarkan lagilah. Kalau HRS bisa pulang, ya tinggal pulang saja. Toh berangkat juga sendiri, pulang juga bisalah sendiri. Jadi saya kira soal kecil jangan malah dibesar besarkan. Proporsional sajalah," imbuhnya.
Fadli Zon sebelumnya membandingkan sikap pemerintah terhadap rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab dengan bantuan hukum ke predator seks, Reynhard Sinaga. Menko Polhukam Mahfud Md merespons pernyataan Fadli. Begini ceritanya, di halaman selanjutnya.
