.webp)
Perjanjian Linggarjati menjadi salah satu poin penting dalam sejarah Indonesia. Perundingan ini menjadi yang pertama membuahkan hasil setelah beberapa pertemuan sebelumnya antara Indonesia dan Belanda.
Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri RI, perjanjian Linggarjati memiliki nilai diplomasi yang besar. Pemimpin saat itu ingin ada pengakuan terhadap Indonesia dari negara lain setelah proklamasi 17 Agustus 1945.
"Para pemimpin saat itu berusaha keras untuk mencapai hasil maksimal. Setelah perjanjian Linggarjati, Inggris mengakui Indonesia secara de facto pada 31 Maret 1947 disusul Amerika Serikat pada 23 April 1947," tulis situs Kemlu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengakuan juga datang dari Mesir pada 10 Juni 1947 secara de facto dan de jure. Negara-negara Timur Tengah ikut memberikan pengakuannya yaitu Lebanon, Suriah, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, Yaman, dan Burma.
Berikut isi, sejarah, dan lokasi perjanjian Linggarjati
A. Isi perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati memiliki tiga ayat yang terdiri atas:
1. Pengakuan Belanda secara De facto atas eksistensi Negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.
B. Sejarah perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati diawali perundingan Hoge Veluwe di Belanda yang gagal. Pertemuan Indonesia-Belanda kemudian berlanjut di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat.
Perundingan Linggarjati dilakukan pada 11-13 November 1946. Hasil perundingan ditandatangani pada 15 November 1946, lalu diratifikasi pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka.
C. Lokasi perjanjian Linggarjati
Gedung perundingan Linggajati terletak di Desa Linggarjati. Lokasi desa ini berada di Blok Wage, Dusun Tiga, Kampung Cipaku, kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Lokasi perjanjian Linggarjati merupakan usulan Maria Ulfah, yang saat itu merupakan Menteri Sosial Indonesia. Gedung yang merupakan tempat peristirahatan ini dipilih karena berada di wilayah Indonesia, suasana yang sejuk, dan nyaman.
Semula perundingan politik antara Indonesia dengan Belanda ini diusulkan digelar di Jakarta. Namun, menurut Rosihan Anwar dalam bukunya Sejarah Kecil (Petite Histoire) Indonesia jilid 1, pihak republik menolak karena Jakarta sudah dikuasai Sekutu.
Sementara Belanda menolak usulan perundingan digelar di Yogyakarta. Pasalnya kota ini merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia.
"Lalu diambil jalan tengah. Tempatnya di Linggarjati, dekat Cirebon," tulis Rosihan yang waktu itu diminta pemerintah jadi ajudan pribadi Lord Killearn dari Inggris yang memimpin perundingan Linggarjati.
Ratifikasi perjanjian Linggarjati akhirnya dilakukan di Istana Rijswijk, yang kini menjadi Istana Negara. Terkait gedung perjanjian Linggarjati, saat ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
(row/pal)
