.webp)
KPK Minta Setneg-DKI Koordinasi Tuntaskan Sertifikasi Monas
KPK yang memantau proses upaya penyertifikasian Monas meminta agar Setneg dan Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan permasalahan sertifikasi Monas tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan awalnya menjelaskan proses sertifikasi lahan kawasan Monas. Selama ini, kata Pahala, terkait pengelolaan Monas hanya ada Kepres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
"Di mana Setneg sebagai Ketua Komisi Pengarah dan DKI sebagai pimpinan Badan Pelaksana," kata Pahala kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).
Pahala menuturkan, sebelum ada konsep otonomi daerah, regulasi dalam Kepres 25/1995 tidak ada masalah. Setelah ada konsep otonomi daerah, aset-aset kawasan Medan Merdeka itu perlu diperjelas, termasuk Monas.
"Kemudian, karena dulu belum ada konsep otonomi daerah, sehingga tidak ada masalah dengan konsep Kepres 25 Tahun 1995. Tetapi, dengan adanya otonomi daerah, perlu kejelasan aset-aset tersebut (legalisasinya, penguasaan dan utilisasi ditambah optimalisasinya)," ujar Pahala.
Pahala menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan permohonan sertifikasi aset Monas kepada Presiden Joko Widodo pada 2019. Sedangkan Kanwil BPN DKI Jakarta mengajukan solusi penyertifikasian dilakukan oleh Kemensetneg.
"HPL (Hak Pengelolaan) atas nama Kemensetneg, selanjutnya HGB (Hak Guna Bangunan) atau hak pakai oleh Pemda DKI Jakarta," katanya.
Dia mengatakan Pemprov DKI meminta Setneg segera membalas surat. Dan Setneg berjanji akan membalas surat dari Pemprov DKI pada bulan ini.
Baru kemudian Pahala meminta Pemprov DKI dan Setneg segera menyelesaikan permasalahan sertifikasi lahan Monas ini. Pahala ingin agar semua aset-aset di bawah Setneg tertib administrasi.
"Adalah sedikit site visit bareng nanti. Tapi segera nih semua biar aset-aset di bawah Setneg tertib administrasinya," katanya.
"Kalau nggak dikoordinasiin kan ngegantung terus dah bertahun-tahun. Jadinya kayak Formula E kemarin, silang pendapat siapa yang berhak urus Monas," sambungnya.
(aan/imk)
