Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (DEMA PTKIN) mengkritik sejumlah pasal dan klaster di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat bertemu dengan stafsus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Aminuddin akan mempelajari masukan dari DEMA PTKIN.
Ongky Fachrur Rozie selaku Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia mengatakan tidak menolak keseluruhan UU Cipta Kerja, namun ada sejumlah pasal dan klaster yang dikritisi. Apa saja?
"Di antara yang perlu kami kritisi adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 yang kami pandang cacat secara formil dan materiil, karena tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan jauh dari asas demokratis serta partisipasi publik," ujar Ongky di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2020).
Ongky menambahkan DEMA PTKIN menolak Pasal 10 serta penghapusan UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 93 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"DEMA PTKIN juga menolak Pasal 10 paragraf 2 tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam BAB 3 tentang peningkatan ekosistem dan kegiatan berusaha (klaster administrasi pemerintahan). Kemudian, DEMA PTKIN menolak penghapusan UU No 32 Tahun 2009 Pasal 93 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada UU No 11 Tahun 2020 tentang pembahasan amdal (klaster penyederhanaan perizinan tanah)," kata Ongky.
Ongky mengatakan DEMA PTKIN ikut berpartisipasi dalam pengawalan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana respons Aminuddin Ma'ruf?
