Pengusul Angket Beras Sesalkan Pertemuan SBY-Pimpinan Parpol

Jakarta - Rencana pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan parpol yang diduga membahas hak angket impor beras dinilai akan menjadikan parpol sebagai bamper kebijakan eksekutif."Kami menyesalkan pertemuan itu tidak dilakukan sejak awal dan tidak dimaksudkan untuk merancang kedaulatan pangan. Pertemuan yang ada justru berupaya menjadikan parpol jadi bamper kebijakan eksekutif," cetus salah satu pengusul hak angket dari FPPP Sundari Fitriani.Hal ini disampaikan dia dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2006).Sundari meminta pemerintah tidak perlu panik menanggapi pengajuan usulan hak angket. "Kami agar tugas dan wewenang lembaga eksekutif dan legislatif tidak dicampuradukkan. Kami khawatir modal pendekatan melalui elit akan memperlemah mekanisme kerja dewan," ujarnya.Presiden SBY sebelumnya diberitakan akan bertemu dengan pimpinan parpol di kediamannya di Cikeas pada Sabtu 21 Januari. Namun, pertemuan tersebut diundur Senin malam ini.Yakin Menang VotingJika dilakukan voting, Ario Bimo dari PDIP optimistis usul hak angket impor beras akan lolos. FPDIP dengan 109 suara, FPAN 52 suara, FPKS 45 suara, FPPP 38 suara, FKB 8 suara, dan FPDS 9 suara."Kami akan mengarahkan paripurna untuk mengadakan voting anggota, bukan fraksi, karena ini hak anggota, dan jangan dicurigai kami akan menjatuhkan presiden, yang jelas hak angket dan interpelasi itu beda," ujarnya. (aan/)