Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Sampai Akhir Tahun 2020

Yudistira Imandiar - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 20:54 WIB
Dirlantas Polda Metro gencar menggelar razia kendaraan yang STNK-nya mati. Gencarnya razia ini berdampak pada membludaknya wajib pajak di kantor Samsat.
Ilustrasi Bayar Pajak Kendaraan Bermotor/Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberi keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Keringanan tersebut mencakup penghapusan sanksi administratif, bea balik nama, pajak bahan bakar, serta penghapusan tarif progresif pajak kendaraan bermotor.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan keringanan pajak diberlakukan untuk memberi kemudahan masyarakat menjadi warga yang taat pajak. Program keringanan PKB tersebut berlaku efektif mulai 5 November sampai 23 Desember 2020.

"Salah satunya melalui pemberlakuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif," kata Wahidin dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2020).

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Opar Sohari mengungkapkan penghapusan sanksi administratif atau denda diberikan Pemprov Banten sebagai upaya mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

"Selain program bebas denda pajak, Pemprov Banten juga membebaskan denda BBNKB pokok, BBNKB 2, dan bebas tarif progresif," urai Opar.

Opar menerangkan warga Banten yang ingin mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa langsung datang ke kantor dan gerai Samsat terdekat di wilayah masing-masing atau saluran lainnya.

Selain ke kantor dan gerai Samsat terdekat, Opar mengatakan wajib pajak juga bisa membayar pajak kendaraan bermotor melalui gerai minimarket Indomaret dan Alfamart, atau lewat layanan e-Samsat di aplikasi Sambat (Samsat Banten Hebat).

(akn/ega)