PTUN Perintahkan Jaksa Agung Koreksi Pernyataan soal Semanggi I-II di DPR

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 04 Nov 2020 11:55 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

PTUN Jakarta menyatakan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin di rapat dengan Komisi III DPR terkait peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat adalah tindakan melawan hukum. Jaksa Agung diminta untuk menyampaikan pernyataan yang sebenarnya terkait peristiwa tersebut.

"Mewajibkan tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," kata ketua majelis hakim Andi Muh Ali Rahman dalam putusan yang dibacakan hari ini dan diunggah di laman Direktori Putusan MA, Rabu (4/11/2020).

Pada putusannya, hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan tergugat Jaksa Agung serta mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Hakim menyatakan tindakan Jaksa Agung yang menyampaikan dalam rapat bersama Komisi III terkait 'peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat karena DPR telah menyatakan seperti itu dan semestinya Komnas HAM tidak menindaklanjuti adalah perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tindakan pemerintah berupa penyampaian tergugat dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyampaikan: "...Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan," kata Andi.

Putusan tersebut diketok oleh majelis hakim yang dipimpin Andi Muh. Ali Rahman beserta anggota Umar Dani, Syafaat. Putusan tersebut juga disampaikan ke para pihak dalam aplikasi e-Court.

"Putusannya nggak dibacakan, tapi di-upload di e-Court," kata kuasa hukum keluarga korban, Tiora Pretty, saat dimintai konfirmasi.

Kuasa hukum keluarga korban juga akan menyampaikan keterangannya hari ini menanggapi putusan PTUN Jakarta tersebut.

(yld/dhn)