Round-Up

Kurang Jeli Finalisasi UU Cipta Kerja Ditegaskan Tak Ganggu Implementasi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 04 Nov 2020 07:37 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Ilustrasi omnibus law UU Cipta Kerja (Tim Infografis/Fuad Hasim)
Jakarta -

Omnibus law UU Cipta Kerja yang akrab disebut UU Ciptaker resmi diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Resminya, undang-undang itu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Draf resmi salinan UU Cipta Kerja diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg). UU Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," demikian bunyinya, seperti dilihat pada Senin (2/11/2020).

Namun, tak lama usai resmi diteken, ternyata UU Cipta Kerja diwarnai salah ketik. Hal itu nampak di salah satu halaman UU Cipta Kerja.

Halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6 berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Namun, Pasal 5 ayat 1 huruf a ternyata tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, hal itu kesalahan tersebut fatal. Begini alasannya.

"Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani (yang itu pun sudah salah)," ujar Bivitri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/11/2020).

Lantas apa kata Mensesneg Pratikno soal UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja dipublikasikan namun langsung disorot lantaran ada salah ketik? Simak di halaman selanjutnya.