Round-Up

Beda Jaksa dan Polisi soal Klaim Permintaan Rp 7 M Petinggi Polri

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 04 Nov 2020 06:46 WIB
Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2020). Dua jenderal polisi yang menjadi tersangka dalam kasus itu mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Salah satunya Irjen Napoleon Bonaparte.
Irjen Napoleon Bonaparte (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa menyebut Irjen Napoleon Bonaparte meminta jatah suap lebih sebesar Rp 7 miliar ke Djoko Tjandra untuk diberikan kepada petingginya. Keterangan jaksa ini dibantah oleh Polri. Berikut rangkaian ceritanya.

Permintaan Irjen Napoleon Bonaparte ke pihak Djoko Tjandra terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (2/11) kemarin.

Napoleon saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri. Dia tidak berhubungan langsung dengan Djoko Tjandra di Malaysia melainkan dengan orang Djoko Tjandra sebagai perantara suap bernama Tommy Sumardi di Jakarta.

Tujuan suap itu adalah untuk mengurus penghapusan nama Djoko Tjandra dari red notice Interpol. Awalnya, Irjen Napoleon menyebut nominal Rp 3 miliar. Ini terjadi pada 17 April 2020 lalu.

"3 lah ji (Rp 3 miliar)," kata Napoleon kepada Tommy di kantor Napoleon, Lantai 11 Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, kala itu. Kalimat ini disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan di persidangan.

Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).ANTARA FOTO/ Adam Bariq/wpa/hp.Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (ANTARA FOTO/ADAM BARIQ)

Berikutnya, nominal duit yang disyaratkan naik jadi Rp 7 miliar: