.webp)
Sejumlah gubernur menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 meski bertentangan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Sikap para gubernur ini dinilai bertujuan untuk kejayaan di kompetisi Pilpres 2024 kelak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah anggapan itu.
"Saya menaikkan dengan pertimbangan PP (Peraturan Pemerintah) dan setelah mendengar dari para pihak buruh, Apindo, dan dewan pengupahan," kata Ganjar ketika dikonfirmasi detikcom perihal isu ini, Selasa (3/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar menyatakan, keputusan untuk menaikkan UMP ini diambil demi iklim industri yang kondusif. Soal tujuan keterpilihan politik di 2024, itu tidak masuk pertimbangan.
"Tidak ada juga urusan dengan politik kontestasi yang lain. Saya harus menjaga hubungan industrial yang harmonis, agar dunia usaha tetap maju," ujar Ganjar.
Politikus PDIP ini mengaku mendapat respons positif dari pengusaha usai menaikkan UMP untuk 2021. Soal pendapat dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, Ganjar mengaku telah mendapat penjelasan bahwa pernyataan Haryadi soal Pilpres 2024 hanyalah mendeskripsikan bahwa saat 2021 sudah bukan era Pilkada lagi.
Apa yang dikatakan Haryadi Sukamdani sebelumnya? Simak halaman berikutnya:
Sebelumnya, Haryadi Sukamdani menyoroti gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021 meski Menaker sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) bahwa UMP 2021 tidak naik.
"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," tutur Hariyadi di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11) kemarin.
Gubernur yang tetap ingin menaikkan UMP 2021 di daerahnya adalah Ganjar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
