Organisasi Masyarakat Pro Joko Widodo (Jokowi) minta jatah komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Jokowi diperbanyak. Partai politik pun angkat bicara.
Awalnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, meminta Kementerian BUMN memperbanyak jumlah relawan yang menduduki posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Jokowi.
Projo meyakini banyak pendukung Jokowi yang memiliki kompetensi untuk mengemban komisaris ataupun direksi di BUMN.
Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, Erick seolah menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Lebih lanjut, Handoko meminta Erick berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung. Sebab, kata Handoko, Jokowi dan pendukungnya sudah saling berhubungan sejak 2012.
Atas usul itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan permintaan Projo sah-sah saja. Dia bilang, semua pihak boleh mengusulkan untuk petinggi BUMN.
Meski begitu, dia menuturkan, terpenting ialah tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan.
Arya mengatakan, pihaknya juga telah mengambil orang-orang dari Projo yang dianggap memiliki kapasitas dan memang dibutuhkan BUMN tersebut.
Menanggapi usulan Projo, sejumlah politisi angkat suara. Mereka mengkritik tuntutan Projo dan menyerahkan sepenuhya kepada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir soal penentuan posisi komisaris dan direksi BUMN.
Berikut kritik tajam partai soroti usul bos BUMN dari pendukung Jokowi diperbanyak:
