.webp)
Pemerintah tidak melarang jika ada kelompok masyarakat yang mengelar aksi mengecam Presiden Perancis Emmanuel Macron. Namun, pemerintah mewanti-wanti aksi yang digelar harus tertib dan tak melanggar hukum.
"Kami dari pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh presiden Perancis itu supaya dilakukan dengan tertib, tidak merusak, bisa melalui media-media yang tersedia," kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam siaran YouTube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (31/10/2020).
Mahfud mengatakan pemerintah melarang aksi dilakukan dengan anarkis. Selain itu, menurut Mahfud tidak ada satu institusi yang bertanggung jawab atas pernyataan Macron yang menghina Islam tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi, tidak ada di sini yang harus bisa dianggap ikut bertanggung jawab, apakah itu institusi apakah itu perusahaan apakah itu orang yang harus dianggap ikut bertanggung jawab atau mendukung pernyataan presiden Macron," ujarnya.
"Oleh sebab itu, dipersilakan kalau mau mengajukan aspirasi, menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, tapi sampaikan itu dengan tertib dan tidak melanggar hukum," lanjutnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengecam penyataan dari Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menghina umat Islam. Jokowi menyebut penyataan Macron telah melukai perasaan umat Islam seluruh dunia.
"Indonesia juga mengecam keras pernyataan presiden Perancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia," kata Jokowi melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (31/10).
Jokowi menegaskan kebebasan berekpresi yang menciderai kesucian dan kesakralan simbol agama tidak bisa dibenarkan. Untuk itu, Jokowi mengatakan hal itu harus dihentikan.
"Harus dihentikan," tegas Jokowi.
Tak hanya RI, sejumlah negara Islam mengecam Prancis dan Presiden Emmanuel Macron setelah otoritas Prancis menegaskan hak mereka untuk mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad. Sikap tersebut tetap disampaikan meskipun mereka mengetahui akan menyinggung umat Muslim.
Persoalan itu kembali muncul setelah seorang guru di Prancis tewas dipenggal karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelasnya saat membahas soal kebebasan berbicara dan berekspresi.
Komentar kontroversial Macron saat memimpin penghormatan untuk guru Prancis tersebut, menuai kecaman dan seruan boikot produk Prancis. Dalam pidatonya, Macron bersumpah bahwa Prancis 'tidak akan menghentikan kartun (karikatur, red)' dan menyebut sang guru dibunuh 'karena Islamis menginginkan masa depan kita'. Macron juga menyatakan perang terhadap 'separatisme Islam', yang diyakininya telah mengambil alih sejumlah komunitas muslim di Prancis.
