Round-Up

Belum Cukup Jatah Kursi Komisaris-Direksi di Mata Relawan Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 31 Okt 2020 06:33 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Organisasi masyarakat yang juga relawan pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pro Jokowi (Projo) tak puas dengan Kementerian BUMN selama setahun pemerintahan Jokowi jilid 2. Mereka meminta kepada Kementerian BUMN untuk menambah kursi komisaris dan direksi dari relawan.

Bagi Projo, kompetensi relawan tak kalah jika dibandingkan dengan latar belakang partai politik. Sehingga, pantas mendapat tambahan kursi di BUMN-BUMN.

"Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).

Handoko menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menyebut Erick menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN.

"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," ujarnya.

Lebih lanjut, Handoko meminta Erick berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung. Sebab, kata Handoko, Jokowi dan pendukungnya sudah saling berhubungan sejak 2012.

"Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya," kata Handoko.

Handoko yakin, relawan akan memberikan kemajuan untuk BUMN. Menurutnya, pengelolaan yang sehat oleh relawan menjadi kehendak dari masyarakat.

"Maka besarnya keinginan masyarakat agar BUMN dikelola dengan sehat akan lebih mudah dicapai," pungkasnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi permintaan dari Projo soal kursi petinggi BUMN. Menurutnya, semua orang boleh mengusulkan nama untuk petinggi BUMN.

"Permintaan dari Projo tersebut ya sah-sah saja. Semua kan pihak juga boleh mengusulkan untuk posisi-posisi komisaris ataupun direksi," katanya kepada detikcom.

Meski begitu, dia menuturkan, terpenting ialah tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan.

"Tapi, kita kembalikan lagi kepada kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kalau memang perusahaan membutuhkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki relawan yang ada kenapa tidak, kan yang penting profesional," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2