Round-Up

Belum Cukup Jatah Kursi Komisaris-Direksi di Mata Relawan Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 31 Okt 2020 06:33 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

DPR Kritik Permintaan Kursi Direksi BUMN untuk Projo

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, memasukan relawan bukan jamnan kerja BUMN akan meningkat. "Ya tentu tidak ada jaminan ya kinerja BUMN akan meningkat kalau seandainya relawan Projo semakin banyak," kata Andre kepada wartawan.

Menurut Andre, Menteri BUMN Erick Thohir sudah berusaha mengakomodir semua pihak. Baik itu dari relawan maupun dari partai politik.

"Sebagai anggota Komisi VI DPR RI. Saya sudah melihat bahwa sebenernya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah mencoba mengakomodir relawan dan pendukung Pak Jokowi, baik dari relawan maupun dari partai pendukung Pak Jokowi," ungkapnya.

Pimpinan Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Faisol Riza pun ikut angkat bicara. Menurut Faisol, sudah banyak relawan Jokowi yang menduduki jabatan komisaris ataupun direksi di BUMN.

"Relawan sudah banyak yang posting di komisaris maupun direksi, kader partai politik yang justru kurang," kata Faisol.

Faisol juga menegaskan kursi komisaris atau direksi BUMN bukan imbalan bagi pendukung Jokowi. Menurutnya, posisi tersebut harus membuat program Jokowi semakin maksimal dalam membangun BUMN.

"Pembagian kursi komisaris atau direksi bukan imbalan, tapi justru harus mendukung dan menjaga program presiden di BUMN berjalan maksimal, yaitu membangun BUMN yang kompetitif sehingga bersaing di tingkat regional maupun global," tegas Faisol.

Senada dengan Faisol, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, I Gde Sumarjaya Linggih meminta agar para relawan pendukung Jokowi tidak menuntut.

"Jangan menuntut dong, boleh mengusulkan. Kalau menuntut itu memaksakan kehendak biasanya, kalau mengusulkan berarti memberikan solusi. Kalau ada seumpamanya yang baik-baik, boleh diterima," kata Sumarjaya kepada wartawan.

Halaman

(aik/maa)