Hindari Kekerasan Seksual, Mendes Dorong Pembangunan Desa Ramah Perempuan

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 30 Okt 2020 16:35 WIB
Abdul Halim Iskandar
Foto: Kemendes PDTT
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan persoalan yang dihadapi perempuan termasuk di desa masih sangat kompleks.

Ia pun memaparkan data BPS tahun 2019 yang mencatat kesempatan melanjutkan pendidikan SMA sederajat masih didominasi perempuan yaitu 86,6 persen, sedangkan laki-laki 82,3 persen.

"Namun, angka tersebut tidak sebanding dengan yang ada di dunia kerja. Proporsi jabatan manager untuk perempuan jauh lebih rendah yakni hanya 30,6 persen, sedangkan laki-laki 69,3 persen," tutur Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2020).

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim saat menjadi pembicara di acara Rakernas dan Mukernas Muslimat NU di Malang, Jumat (30/10/2020).

Lebih lanjut, Abdul Halim menuturkan masalah kekerasan seksual yang dialami perempuan muda juga masih relatif tinggi, meskipun angka di desa tidak setinggi yang terjadi di kota. Namun, kekerasan seksual di desa cenderung pada pemerkosaan alias seksual kontak yang mencapai 10,7 persen.

"Ini dibutuhkan kebijakan represif kepada pelaku dan kebijakan rehabilitatif bagi korban," imbuhnya.

Mengacu pada fakta-fakta tersebut, menurut Abdul diperlukan kebijakan maupun konsep pembangunan yang ramah perempuan. Pada 2021 penggunaan dana desa mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya terdapat point Desa Berkesetaraan Gender atau ramah perempuan.

Untuk itu, Abdul Halim mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bersinergi untuk membangun desa yang ramah perempuan. Menurutnya, Muslimat NU merupakan organisasi perempuan yang sangat besar dan anggotanya tersebar ke pelosok desa.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergi yang baik untuk mensukseskan program pemerintah khususnya Kemendes PDTT terkait desa ramah perempuan. Abdul Halim juga berharap Muslimat NU turut terlibat membantu program-program Kemendes PDTT tersebut khususnya pada desa ramah perempuan.

"Tidak ada pilihan lain bagi Kemendes PDTT dalam upaya percepatan mewujudkan apa yang menjadi program pembangunannya kecuali harus bersinergi dengan Muslimat," kata

Ada beberapa indikator yang ditetapkan Kemendes PDTT terkait desa ramah perempuan, di antaranya mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30 persen, pelajar perempuan SMA sederajat mencapai 100 persen, anggota BPD dan yang hadir Musdessus minimal 30 persen.

"Usia kawin harus di atas umur 18 tahun dan perempuan melahirkan di umur 15 hingga 19 tahun harus 0 persen," pungkasnya.

(mul/ega)