Sepeda Daniel Mananta Diberikan ke KSP, KPK Minta jadi Barang Milik Negara

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 29 Okt 2020 14:43 WIB
Moeldoko saat menerima donasi 15 sepeda lipat bertema Hari Sumpah Pemuda. Donasi diserahkan CEO PT Roda Maju Bahagia, Hendra dengan CEO  Damn! I Love Indonesia, Daniel Mananta (Dok istimewa)
Foto: Moeldoko saat menerima donasi 15 sepeda lipat bertema Hari Sumpah Pemuda. Donasi diserahkan CEO PT Roda Maju Bahagia, Hendra dengan CEO Damn! I Love Indonesia, Daniel Mananta (Dok istimewa)
Jakarta -

KPK mengaku telah mendapat penjelasan terkait pemberian sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda ternyata untuk instansi Kantor Staf Presiden (KSP), bukan Presiden Joko Widodo. Namun, KPK tetap meminta sepeda-sepeda itu dicatat sebagai barang milik negara (BMN).

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima klarifikasi dan penjelasan dari Kantor Staf Presiden (KSP) bahwa pemberian sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda adalah untuk instansi KSP dan bukan untuk individu. Terkait hal itu, KPK mengingatkan agar pemberian sepeda tersebut dicatatkan sebagai barang milik negara (BMN)," kata Plt Jubir KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati kepada wartawan, Kamis (29/10/2020).

Menurut Ipi, setelah dicatat, barang itu dapat dimanfaatkan oleh institusi penerima. Barang-barang itu diharapkan bisa memberikan manfaat ke masyarakat.

"Setelahnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan institusi dalam pelaksanaan tugas yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," sebutnya.

Ipi kemudian menjelaskan mengenai pemberian yang bisa dikategorikan gratifikasi. Barang yang dikategorikan gratifikasi ialah barang yang diberikan ke pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban.

"Dalam hal pemberian diberikan kepada institusi dan bukan individu, maka tidak termasuk kategori gratifikasi. Sehingga, tidak wajib untuk dilaporkan," sebutnya.

Meski demikian, KPK meminta institusi yang menerima hadiah, sumbangan, hibah atau filantropi dari masyarakat agar mengadministrasikan dan mempublikasikan penerimaan serta pemanfaatannya sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sejalan dengan PMK No 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Seperti diketahui, sepeda yang diberikan Daniel Mananta kepada Moeldoko menjadi polemik. Sepeda yang awalnya disebut untuk Jokowi itu diminta KPK untuk dilaporkan karena berpotensi sebagai gratifikasi.

KSP kemudian memberikan penjelasan soal sepeda itu. Sebanyak 15 sepeda lipat dari CEO Damn! I Love Indonesia, Daniel Mananta diberikan kepada KSP, bukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). KSP Moeldoko menyatakan sudah mengkonsultasikan pemberian itu kepada Direktur Gratifikasi KPK, Syarief Hidayat.

Dari hasil konsultasi Moeldoko kepada pihak KPK, sepeda-sepeda tersebut tidak harus dilaporkan jika diberikan kepada KSP sebagai lembaga. Namun, bila sepeda itu ditujukan kepada perseorangan, misalnya Moeldoko, hal tersebut harus dilaporkan kepada KPK.

"Saya sudah konsultasi ke Bapak Syarief Hidayat, Direktur Gratifikasi KPK, gimana? Jangan sampai salah, petunjuk beliau untuk lembaga, kepada kantor nggak gratifikasi tapi (jika) ditujukan ke Moeldoko, atau nama harus segera dilaporkan gratifikasi," ujar Moeldoko dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (28/10).

KSP Diberi Sepeda, Moeldoko: Sudah Konsultasi ke Direktur Gratifikasi KPK:

[Gambas:Video 20detik]



(ibh/idh)