Pemberian sepeda lipat dari artis Daniel Mananta disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah politisi sumbang saran agar tidak menjadi polemik.
Awalnya Daniel memberikan sepeda lipat melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Senin 26 Oktober 2020. Sepeda itu semula disebutkan diberikan untuk Presiden Jokowi, namun belakangan diluruskan oleh Moeldoko kalau sepeda itu bukan untuk Jokowi.
Sepeda lipat itu tipe ecosmo 10 Sp Damn, dibuat khusus dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ke-92 pada 28 Oktober. Terkait pemberian sepeda tersebut, KPK telah mengetahuinya dan mengimbau Presiden Jokowi melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat tersebut.
"KPK telah berkoordinasi kepada pihak istana terkait informasi penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda kepada Presiden Joko Widodo melalui KSP. Dan kami mendapat informasi bahwa sampai saat ini sepeda tersebut belum diterima oleh pak Presiden, dan akan dicek lebih lanjut," kata Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).
Ipi mengatakan, jika sepeda lipat itu ditujukan untuk Jokowi, Jokowi diharuskan melaporkan pemberian sepeda paling lambat 30 hari kerja. Nantinya, KPK akan menetapkan sepeda itu apakah menjadi milik negara atau Jokowi.
Menanggapi pemberian sepeda itu, sejumlah politisi angkat bicara. Mereka yakin Presiden Jokowi akan melaporkan sumbangan itu kepada KPK. Para politisi ini juga mengusulkan solusi agar sumbangan sepeda itu tidak menjadi polemik.
Berikut ragam saran partai politik agar sepeda untuk Jokowi tak jadi polemik:
PPP: Presiden Selalu Lapor ke KPK Apapun yang Diterimanya
Sekjen PPP Arsul Sani yakin Jokowi tidak akan melanggar aturan mengenai gratifikasi.
"Saya yakin Presiden tidak akan pernah melanggar aturan tentang gratifikasi, karena beliau selalu laporkan semua cindera mata yang diberikan kepada KPK," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).
Arsul yakin Jokowi akan melaporkan pemberian sepeda lipat dari artis Daniel Mananta tersebut. Ia menyebut Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk melaporkan sepeda itu.
"Presiden Jokowi selalu melaporkan kepada KPK apa yang diterimanya dari siapapun selama ini. Jadi kalau pun ada pemberian sepeda lipat khusus dalam rangka hari sumpah pemuda maka tentu Presiden akan melaporkannya kepada KPK segera. Kan aturan perundang-undangannya memberi waktu 30 hari. Jadi ya nggak usah dibikin isu pada saat ini," ungkap Arsul.
Anggota Komisi III DPR RI ini pun mengatakan KPK yang dapat menentukan status dari pemberian tersebut. Arsul mengatakan, KPK akan menilai apakah sepeda itu dapat diterima Jokowi atau menjadi milik negara.
Sebagai informasi, dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Topikor) menjelaskan tentang pengaturan terkait gratifikasi. Dalam Pasal 12C dituliskan penerima memiliki waktu 30 hari untuk melaporkan sebuah pemberian.
"Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima," tulis ayat kedua dari Pasal 12C.
Gerindra Sarankan Jokowi Beli Sepeda Daniel
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyarankan Jokowi membeli sepeda lipat sumbangan dari Daniel Mananta tersebut agar tidak menjadi polemik.
"Saya saran supaya tidak menimbulkan polemik Pak Jokowi bisa membeli sepeda tersebut kepada Daniel dengan harga yang wajar," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).
Habiburokhman mengatakan niat dari Daniel Mananta jangan sampai menjadi masalah baru bagi Jokowi. Sebab, menurutnya, pemberian tersebut bisa menjadi hal sensitif.
"Niat bagi Daniel Mananta jangan malah menjadi masalah bagi Pak Jokowi. Ini soal sensitif dan bisa digoreng ke mana-mana," ujar Habiburokhman.
Anggota Komisi III DPR RI ini pun menjelaskan pemberian yang bernilai di atas Rp 10 juta dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Menurut Habiburokhman, hal itu tertuang dalam Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
"Kalau nilainya di atas Rp 10 juta maka, berdasarkan Pasal 12 B UU Tipikor, dapat dikategorikan gratifikasi," tutur dia.
