Gerindra DKI Jakarta membela Gubernur Anies Baswedan yang disebut mendalangi aksi rusuh pada 8 Oktober 2020. Gerindra menyebut tidak ada kepala daerah yang ingin wilayahnya dirusak.
"Pertama, prinsip, tidak ada seorang pun pemimpin yang ingin wilayahnya rusak, properti rusak. Tidak ada pemimpin yang membuatkan warganya melakukan tindakan anarkis dan sebagainya. Ketiga, tidak ada pemimpin yang ingin rakyat susah," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta S Andyka saat dihubungi, Rabu (28/10/2020).
"Pilkada masih lama. Jangan politisir," imbuhnya.
Menurut Gerindra, Anies tidak memiliki kepentingan dalam aksi rusuh. Anies, kata Andyka, sudah memiliki peran sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Anies tidak punya kepentingan untuk itu. Cari panggung? Anies sudah ada panggung, bukan Anies cari panggung tapi panggung cari Anies, panggung cari A Riza (Wagub DKI Jakarta)," katanya.
Andyka menyebut, soal rusuh adalah ranah hukum. Dia yakin polisi akan menyelidiki secara tuntas, termasuk soal ada-tidaknya dalang kerusuhan.
"Polisi sesegera mungkin memproses tindakan anarkis yang katanya seolah-olah ini pembiaran gubernur. Kalau ditemukan, dalam proses investigasi ini ditunggangi Gubernur Anies, lakukan tindakan hukum," kata Andyka.
"Kalau ternyata di situ dilihat, ternyata tidak ada unsur itu, maka orang yang keluarkan pendapat, tuduhan, fitnah harus diproses. Karena kebebasan pendapat bukan berarti kebebasan semaunya," sambungnya.
Sebelumnya, Gerakan Jaga Aksi Indonesia berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyatakan Anies mendukung demonstrasi tersebut.
Sekjen Gerakan Jaga Indonesia DKI Jakarta Aldi Nababan menyampaikan, Anies membiarkan aksi perusakan oleh massa pada 8 Oktober 2020. Saat itu, Halte Bundaran HI, Halte Sarinah, dan beberapa pos polisi dibakar massa demonstran penolak omnibus law.
"Anies saat demo kemarin, mendukung aksi demo. Ambulans bawa logistik, bawa makanan. Kemudian bawa yang lain. Ada pembiaran," kata Aldi di lokasi aksi, Rabu (28/10/2020).
(aik/mae)
