Gelar Rakornis, Jampidsus Minta Kejaksaan Seluruh RI Terapkan TPPU

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 23:16 WIB
Kajati Sumsel, Ali Mukartono (Raja-detik)
Ali Mukartono (Foto: Raja/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) bersama jajarannya di seluruh Indonesia hari ini. Dalam kesempatan ini, Jampidus Ali Mukartono menyoroti sejumlah hal, salah satunya terkait kepengurusan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kejaksaan seluruh Indonesia.

"Saya minta ada peningkatan kinerja kan gitu misalnya yang menerapkan TPPU kok cuman Kejaksaan Agung, saya minta daerah juga begitu kalau alat buktinya cukup jangan Kejaksaan Agung saja," kata Ali di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2020).

Ali menyebut selama ini, kasus TPPU hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung saja. Sehingga, Indonesia kerap dianggap tak ramah TPPU.

Atas hal inilah, Ali meminta kepada seluruh Kejaksaan di Indonesia untuk berani mempersangkakan pasal TPPU. Terutama, apabila penyidik mengantongi alat bukti yang mumpuni.

"Maka supaya kita anggap ramah kita angkatlah kalau memang cukup alat bukti kita sarankan lah sama daerah ini termasuk peningkatan terhadap korporasi jangan hanya Kejaksaan Agung harus serentak gitu bukan dipaksakan kalau memang ada alat buktinya kita naikkan, untuk meningkatkan kinerja daerah," jelasnya.

Selain itu, Ali mengharapkan agar seluruh jajarannya dapat meningkatkan kinerjanya masing-masing. Di sisi lain, Ali menyebut penanganan perkara korupsi di sejumlah kejaksaan di daerah sudah cukup baik.

"Kalau korupsi oke lah, kalau yang TPPU seperti hal baru itu perlu peningkatan kemampuan. Korporasi apalagi peningkatan kemampuan. Tapi kalau korupsi oke," tuturnya.

Ia pun menemukan beberapa kendala yang didapatkan pada kejaksaan di daerah. Mulai dari permasalahan menyangkut kemampuan hingga sumber daya manusia.

"Banyak masalahnya, misalnya kemampuan makanya kita kasih arahan, jumlah personel ada yang kurang. Sebetulnya nggak sulit itu, makanya kita jelaskan kita berikan keluwesan seluas-luasnya untuk bertanya dua hari ini," ujarnya.

Terakhir, Ali menjelaskan sejumlah hal telah dilakukan dalam mengatasi kasus mangkrak. Salah satunya, dengan mengoper kasus-kasus tersebut ke kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi yang ada di daerah.

"Mana yang mangkrak. Satu-satu diselesaikan kita kirim ke daerah. (Ini) salah satu solusi. Untuk memberdayakan di daerah. Lampung sudah kita kirim, Jawa Barat kita kirim, NTT kita kirim, banyak. Gorontalo kita kirim," ujarnya.

(isa/isa)