Pimpinan MPR Bahas Amandemen UUD 1945 Bersama Guru Besar UGM

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 15:03 WIB
FGD antara MPR dengan Dewan Guru Besar (DGB) UGM di Yogyakarta
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebut beberapa tahun ini muncul wacana mengenai amandemen UUD. Wacana ini menurutnya amanah atau rekomendasi dari MPR periode 2014-2019. Sebagai amanah atau rekomendasi MPR sebelumnya, MPR periode ini diharap mampu menuntaskan keinginan tersebut.

Namun dalam masalah amandemen, pria asal Sulawesi itu tetap menekankan perlunya kehati-hatian. Ia mengungkapkan wacana mengenai amandemen diakui mengembang, tak sebatas pada masalah GBHN.

"Semua pimpinan MPR menyepakati hasil rekomendasi pimpinan MPR sebelumnya. Selama ini kita terus melakukan pendalaman materi dan berkomunikasi dengan seluruh komponen bangsa," ujar Syarief dalam keterangannya, Selasa (27/10/2020).

Hal tersebut diungkapkannya FGD antara MPR dengan Dewan Guru Besar (DGB) UGM di Yogyakarta, Senin (26/10/2020). Syarief mengatakan dalam menyikapi amandemen, pimpinan MPR membagi tugas untuk menjaring aspirasi masyarakat berdasarkan kluster-kluster.

"Setiap kelompok yang merepresentasikan masyarakat kita ajak rembugan," tuturnya.

Sebagai pimpinan MPR, Syarief Hasan mengatakan dirinya kerap menjaring aspirasi mengenai wacana amandemen dengan intelektual, akademisi, dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi. Sebelum COVID-19 melanda, kepada ia mengatakan telah mengunjungi berbagai perguruan tinggi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.

"Sebelum di UGM, saya menjaring aspirasi mengenai wacana amandemen UUD di Universitas Padjadjaran. Jadi kami fokus pada akademisi," ujarnya.

Ia merasa senang menjaring dan mendengar aspirasi dari kalangan intelektual, akademisi, dan civitas akademika sebab kelompok ini dirasa sebagai kelompok yang independen. "Meski ada satu dua yang tidak, namun mayoritas kelompok masyarakat ini adalah kaum independen," ucapnya.

Terkait keberadaan UUD, Syarief mengatakan di tengah masyarakat ada tiga kelompok yang menyikapi konstitusi ini. Ada yang ingin kembali ke UUD tahun 1945 yang asli, ada yang ingin mempertahankan yang sudah ada, dan ada yang ingin melakukan amandemen kembali.

"Semua itu ada plus minusnya. Semua keinginan ada konsekuensinya. Bangsa ini telah melakukan beberapa kali amandemen UUD. Amandemen membawa perubahan yang mendasar, di antaranya adalah MPR tidak lagi menetapkan dan membuat GBHN," ujar dia.

Menurutnya, ketika ada keinginan keinginan memasukan perlunya GBHN diatur dalam UUD, maka kelak akan menimbulkan pertanyaan selanjutnya, apakah nanti presiden akan mempertanggungjawabkan kepada MPR dan bila GBHN masuk dalam UUD, apakah nanti akan membuat MPR menjadi lembaga tertinggi lagi.

"Hal-hal demikianlah yang membuat masalah menjadi komplek dan saling terkait. Terkait semua wacana yang ada, perlu ada komitmen nasional yang diambil dari konsekuensi-konsekuensi yang ada. Kita harus memilih yang terbaik," tegasnya.

Ketika tidak ada GBHN, menurut Syarief, pemerintah melakukan pembangunan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang itu menurutnya diimplementasikan oleh Presiden SBY dan hasilnya membawa hasil yang baik dalam pembangunan.

"Banyak kemajuan yang dicapai Presiden SBY. Untuk itulah dalam FGD ini kami ingin banyak mendengar dari para guru besar. Apa yang disampaikan akan dijadikan dokumen dan dibawa dalam pembahasan-pembahasan di MPR," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DGB UGM Prof. Drs. Koentjoro mengatakan DGB UGM merasa senang bisa diajak ikut menyelesaikan permasalahan bangsa. Makanya, ia mengakui antusias untuk kegiatan FGD ini.

"Setiap negara mempunyai tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Pointer-pointer pembangunan pada masa lalu, itu termaktub dalam GBHN. Agar tidak menimbulkan masalah maka haluan negara yang ada harus mengacu pada Pancasila," ujarnya.

Rektor UGM Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno menuturkan wacana amandemen merupakan isu strategis bagi bangsa. Untuk itu dirinya menyebut tepat bila DGB mengangkat masalah ini. Dalam menyikapi setiap masalah yang ada, menurut Djagal Wiseso bahwa kampus adalah kumpulan ilmuwan bukan politisi.

Untuk itu harus berpegang pada prinsip, boleh salah tapi tak boleh berbohong. Dalam proses ketatanegaraan menurutnya Indonesia tak boleh berkiblat pada salah satu kekuatan dunia.

"Kita harus berkiblat pada ke-Indonesia-an sendiri. Bila negeri ini mau langgeng, maka ia harus berpegang teguh pada nilai-nilai pendahulunya," ungkapnya.

Sebagai informasi, FGD ibertema 'Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Khususnya Terkait Dihidupkannya Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)' itu turut dihadiri Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Wakil Rektor UGM Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr; Ketua DGB UGM Prof. Drs. Koentjoro, M.BSc, Ph.D; serta puluhan guru besar lainnya, seperti Prof. Dr. Kaelan dan Prof. Dr. Sofian Effendi.

(akn/ega)