MPR Sebut Haluan Negara Harus Fokus pada Kesehatan & Pendidikan

Yudistira Imandiar - detikNews
Rabu, 16 Sep 2020 15:29 WIB
Fadel Muhammad
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan birokrat dari beberapa lembaga negara serta kementerian, Senin (14/9). Kegiatan yang dilakukan di Tangerang, Banten itu dilakukan untuk menyerap aspirasi terkait wacana haluan negara sebagai arah perencanaan pembangunan nasional.

"Pandangan para profesional ini sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar haluan negara," kata Fadel dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Fadel mengungkapkan sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia. Pada era Orde Lama ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB). Di era Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Di era reformasi, ulas Fadel, Haluan Negara seperti GBHN muncul menjadi isu nasional dan menjadi perbincangan publik. Menurutnya, ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara tapi ada juga yang merasa tidak perlu. MPR, lanjut Fadel, sigap merespons isu yang muncul tersebut Sejak periode MPR 2014-2019, isu itu telah dikaji secara mendalam.

"Dan kini MPR periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas mulia tersebut. Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja tapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat. Untuk itulah MPR kerap melakukan serap aspirasi," jelas Fadel.

Kepada peserta FGD, Pimpinan MPR dari DPD ini menjelaskan pandangan-pandangannya tentang haluan negara. Fadel memaparkan, sistem pembangunan nasional mesti lebih konsisten arahnya serta terintegrasi dari pusat sampai daerah sebagai wujud penegakkan keadilan.

Dalam upaya mewujudkan sistem yang baik, kata Fadel, proses yang dilalui tidaklah mudah. Terdapat mekanisme ketat yang harus diikuti, seperti melakukan amandemen UUD.

Selain itu, mantan Gubernur Gorontalo itu memandang muatan materi haluan negara mesti diperhatikan dengan seksama. Fadel melihat, materi harus disusun dengan lebih sederhana sehingga bisa mempermudah dalam implementasinya di lapangan terutama oleh para kepala daerah. Selain itu, materi haluan negara harus lebih fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan rakyat seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik.

Ia mengatakan pandangan dan pendapat dari berbagai pihak dari FGD akan menjadi masukan penting buat MPR. Saya berikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta FGD baik hadir secara fisik maupun virtual yang sangat antusias untuk diskusi bersama walaupun dalam masa pandemi," tutup Fadel.

FGD program kerja sama MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) tersebut dihadiri anggota MPR dari DPD Hasan Basri, akademisi Unas, PKN STAN, UT serta perwakilan lembaga administrasi negara, Bappenas, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu. Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Dekan FIA UB Prof. Dr. Bambang Supriyono, Dekan FIA Universitas Indonesia Prof. Dr. Eko Prasojo, dan 300 peserta mengikuti jalannya diskusi secara virtual.

(mul/mpr)