Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bicara soal pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK. Dia mengatakan kenaikan gaji Pimpinan KPK takk melanggar aturan.
"Saya pikir ini tidak ada yang menyalahi aturan, kita menggunakan hal-hal yang sangat normatif dan tidak melanggar aturan yang ada," kata Lili di Medan, Selasa (27/10/2020).
Lili juga mengatakan pengajuan kenaikan gaji itu dilakukan sejak periode lalu. Menurutnya, kenaikan gaji yang diusulkan bukan hanya pada level Pimpinan KPK.
"Ternyata sistem penggajian yang dilakukan di KPK itu sudah sangat lama, itu ada hampir 4 tahun saya rasa itu seharusnya dievaluasi. Nah, kalau kemudian permintaan gaji itu menjadi daya dorong terhadap tugas-tugas KPK yang begitu berat, kemudian diharapkan memberikan semangat kepada para pelaksana di KPK, tidak hanya Pimpinan karena kemudian kalau hanya Pimpinan dinaikkan gaji itu tidak akan bisa," ucapnya.
Selain itu, dia mengatakan kenaikan gaji itu sudah diusulkan sejak periode lalu. Lili belum mengungkap berapa usulan kenaikan gaji yang diajukan.
"Permintaan kenaikan gaji itu sudah diajukan pada periode yang lalu tetapi terhenti dan itu adalah dimulai dengan kenaikan gaji Pimpinan agar para pegawai KPK agar dapat terdongkrak gajinya," ujar Lili.
Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, gaji pokok Ketua KPK sebesar Rp 5.040.000 dan Wakil Ketua KPK sebesar Rp 4.620.000. Selain gaji pokok, Pimpinan KPK juga mendapat sejumlah tunjangan, antara lain tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa hingga tunjangan hari tua.
Tonton video 'Banyak Koruptor Ajukan PK, Firli: Bukan Tugas Pokok Kita':
