Resmikan Sistem Arsip Digital, Mahfud Cerita Malaikat Raqib-Atid

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 11:20 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membuka Forum Komunikasi dan Koordinasi yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Forum Komunikasi dan Koordinasi yang dihadiri oleh para Alumni Penerima Beasiswa Supersemar ini mengangkat tema
Menko Polhukam Mahfud Md (Grandyos Zafna/detikcom)

Mahfud pun menegaskan para pelayan publik tidak bisa main-main dalam memberikan pelayanan. Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kata Mahfud, hal itu akan bisa menekan praktik-praktik korupsi yang mungkin muncul.

"Selamat. Artinya Saudara paham ke depan tidak boleh main-main, harus cepat. Lebih cepat kesiapan pelayanan daripada orang yang minta dilayani. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," ujar Mahfud.

"Dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini akan dapat menekan belanja teknologi informasi dan komunikasi. SPBE dapat disebut juga sebagai e-government, yaitu upaya pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," imbuhnya.

Mahfud juga menyinggung soal oknum-oknum di pemerintahan yang tidak paham tentang teknologi. Menurut Mahfud, KemenPAN-RB bertugas menertibkannya agar tercapai kemajuan teknologi.

"Nah kalau tidak paham gini nanti bisa diatur. Tapi ada yang bermotif bisnis, dia sudah kontrak dengan orang dan sudah ada pembicaraan. Nah ini yang sudah diatur yang kayak gini. Tugas KemenPAN-RB salah satunya menertibkan yang begini-begini, agar e-government itu menit itu berjalan betul. Karena apa? Semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri, dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada," ujar Mahfud.

Melalui SPBE, Mahfud berharap tidak ada lagi pegawai di pemerintahan yang berniat melakukan korupsi. Ia ingin pelayanan berbasis digital bisa meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.

"Nah ini untuk mencegah korupsi. Antara lain orang-orang yang tidak mau, itu tidak bisa korupsi lagi soalnya. Jadi jumut dia pikirnya. Kalau gini gampang ketahuan, kalau gini terukur, kalau ini ndak bisa gini. Itu semua akan meminimalkan waktu proses data, pelayanan, dan transaksi yang bersifat manual. Pelibatan inovasi teknologi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa," pungkasnya.


(azr/gbr)