Round-Up

Respons Ormas Dalam Negeri soal Pernyataan Presiden Macron

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 07:58 WIB
FILE - In this Tuesday, Jan. 24, 2017 file photo, French presidential candidate and former French Economy Minister Emmanuel Macron speaks during a press conference at the Government House, in downtown Beirut, Lebanon. French President Emmanuel Macron is traveling to Lebanon on Thursday Aug. 6, 2020, to offer support for the country after the massive, deadly explosion in Beirut. Lebanon is a former French protectorate and the countries retain close political and economic ties.  (AP Photo/Bilal Hussein, File)
Presiden Prancis Emmanuel Macron (AP Photo/Bilal Hussein, File)

PP Muhammadiyah sepakat dengan MUI

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Menteri Luar Negeri segera memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia. Muhammadiyah mendukung upaya MUI mendapatkan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait Islam.

"Kalau memang MUI mau mengklarifikasi ya bagus, menurut saya, saya dukung. Mengklarifikasi ke Kementerian Luar Negeri itu," kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, kepada detikcom, Senin (26/10/2020).

Muhammadiyah menegaskan setiap tindakan kriminal harus dihukum. Namun dia berharap seluruh pemimpin dunia tidak menggeneralisir pelaku kejahatan dengan identitas tertentu.

"Kalau saya begini, kalau memang kriminal seperti itu ya dihukum, tetapi pemimpin dunia juga harus adil, artinya jangan sampai menyamaratakan pelaku kejahatan itu digeneralisasi sebagai karakter umum, itu tidak boleh," ujarnya.

"Seperti orang Islam itu kejam maka harus dihabisi, itu tidak boleh. Sehingga pernyataan pimpinan itu tidak harus digeneralisasi, sebutkan aja itu adalah kriminal yang mengatasnamakan agama," harapnya.

GNPF Ulama Sumut

GNPF Ulama Sumatera Utara (Sumut) menilai pemerintah Indonesia harus menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam. Menurutnya, sikap resmi pemerintah RI bisa meredam kegelisahan umat Islam Indonesia.

"Teman-teman sudah mulai membicarakannya. Tentu yang pertama kita mengutuk keras lah pernyataan itu dan tentu kita juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk ada sikap resmi pemerintah Indonesia terkait pernyataan itu walaupun tidak sampai memboikot, sikap resmi itu akan menghilangkan keresahan umat," ujar Wakil Ketua GNPF-U Sumut Tumpal Panggabean kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

Dia menilai idealnya pemerintah lebih dulu menyampaikan sikap. Jika pemerintah sudah menyampaikan sikap resmi, kata Tumpal, masyarakat mungkin tak akan turun ke jalan memprotes pernyataan Macron.

"Yang sering terlambat, pemerintah tidak hadir atas keresahan-keresahan tentang yang mendiskreditkan Islam. Idealnya kan pemerintah duluan hadir sebelum masyarakat meluapkan keresahan tersebut, sehingga tidak perlu aksi turun ke jalan atau memboikot jika pemerintah sudah hadir," tuturnya.

Tumpal mengatakan umat Islam tak mungkin membiarkan agamanya dihina di mana pun. Menurutnya, sejumlah ormas Islam di Sumut bakal berembuk membahas sikap terkait pernyataan Macron.

"Kalau pemerintah tidak bersikap dengan situasi ini, tentu umat Islam yang akan berembuk. Tidak mungkin kita biarkan juga penghinaan terhadap Islam di belahan bumi mana pun tanpa merespons apa pun," ujarnya.

Halaman

(eva/lir)