Round-Up

Jejak Perkara Benny Tjokro Divonis Seumur Hidup di Skandal Jiwasraya

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 05:48 WIB
Tersangka kasus korupsi, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro keluar gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2020) usai menjalani pemeriksaan tim Kejaksaan Agung. Benny yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung menjalani pemeriksaan di KPK untuk kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.
Benny Tjokro. (Foto: Ari Saputra)

Dituntut Penjara Seumur Hidup

Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dituntut penjara seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan. Benny diyakini jaksa bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerjasama dengan tiga mantan pejabat Jiwasraya senilai Rp 16 triliun.

"Menuntut supaya dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pencucian uang," kata jaksa penuntut umum, KMS Roni, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (15/10/2020).

"Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan," kata jaksa.

Benny diyakini jaksa melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Benny Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 6 Triliun

Jaksa juga menuntut agar Benny membayar uang pengganti Rp 6 triliun.

"Membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000," kata jaksa, KMS Roni, saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (15/10/2020).

Jaksa juga menyebut jika hakim tidak menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, maka uang pengganti akan dihitung selama menjalani pidana tambahan.

Selain itu, jaksa juga meminta hakim memberikan putusan ke Benny agar membayar uang pengganti, jika tidak membayar maka diganti penjara 10 tahun.

Jaksa mengatakan jika Benny tidak bisa membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan inkrah maka asetnya akan disita. Aset itu akan dilelang oleh kejaksaan.

Jaksa Sebut Benny Terbukti Melakukan TPPU

Jaksa penuntut umum menyebut Benny Tjokro terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Benny disebut menyamarkan asal usul harta yang dibeli dari hasil korupsi dan memperkaya diri bekerjasama dengan tiga mantan pejabat Jiwasraya senilai Rp 16 triliun.

"Kami berpendapat unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain telah terbukti," ucap jaksa saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (15/10/2020).

Jaksa mengatakan tindakan pencucian uang yang dilakukan Benny itu disamarkan dengan membeli tanah hingga jual beli saham. Itu dilakukan Benny dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak.

Berikut rincian TPPU yang diyakini jaksa telah dilakukan Benny Tjokro:

1. Menerima uang dari penjualan Medium Tems Note (MTN) PT Armidan Karyatama dan PT Hanson International sebesar Rp 880 miliar, kemudian disamarkan dengan membelikan tanah di Maja, Banten, atas nama orang lain.

2. Beli saham MYRX, BTEK dan MTN PT Armidian Karyatama dan PT Hanson International sejumlah Rp 1,7 triliun dan disembunyikan di rekening Bank Windu.

3. Mentransfer uang sejumlah Rp 75 miliar ke rekening Bank Mayapada atas nama Budi Untung

4. Membeli tanah di Kuningan, Jakarta Selatan, dan dijual ke pengusaha properti senilai Rp 400 miliar kemudian ditransfer ke beberapa rekening atas nama orang lain

5. Membeli 4 unit apartemen di Singapura seharga SGD 563.693.300

6. Melakukan pembangunan perumahan dengan mengatasnamakan orang lain

7. Membeli tanah senilai Rp 2,2 triliun dari uang jual beli saham

8. Membeli tanah senilai Rp 3 triliun dari jual beli saham

9. Menukarkan uang berasal dari tindak pidana korupsi sebanyak 78 kali transaksi. Total sejak 2015-2018 sebesar Rp 38.619.434.500 dan transaksi beli valuta asing sebesar Rp 158.629.729.585.

10. Mencampurkan dananya menggunakan rekening-rekening perusahaan-perusahaan lain yang terdapat pada Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI), BCA, Bank CIMB, Bank Mandiri, Bank Capital, Bank Maybank dan Bank Mayapada

Benny diyakini jaksa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Benny: Saya Korban Konspirasi

Benny keberatan atas tuntutan jaksa itu dan menyebut dirinya sebagai korban konspirasi dalam kasus ini.

"Saya korban konspirasi," ujar Benny mengawali nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan di sidang, PN Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (22/10/2020).

"Tuntutan ini sungguh merupakan ketidakadilan bagi saya. Sebab, dalam keterangan saksi-saksi di persidangan juga barang bukti berupa surat atau apa pun itu, tidak dapat dibuktikan bahwa sayalah orang yang mengatur atau mengendalikan investasi PT Asuransi Jiwasraya, baik dalam reksadana saham maupun dalam transaksi saham yang mereka transaksikan," ucap Benny.

Benny mengatakan dirinya tidak pernah mengatur atau mengendalikan PT Jiwasraya. Dia mengatakan seluruh transaksi saham yang dilakukannya sah secara hukum.

Benny mengatakan dirinya tersandung kasus Jiwasraya karena opini mantan Dirkeu Jiwasraya Hary Prasetyo. Benny menyebut hal itu diakui oleh Hary, bahkan Hary meminta maaf kepadanya.

Lebih lanjut, Benny juga membantah dakwaan TPPU. Menurutnya, tidak benar jika dikatakan ia melakukan pencucian uang.