Periksa Dirkeu Waskita Karya di Kasus Infrastruktur Fiktif, Ini yang Digali KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 20:25 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Haris Gunawan diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek infrastruktur fiktif. Penyidik KPK menelusuri dugaan penerimaan sejumlah uang dalam dalam proyek fiktif itu.

"Saksi ini ditelusuri juga terkait dugaan penerimaan sejumlah dana dari pelaksanaan proyek fiktif di PT Waskita Karya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

Hal yang sama dilakukan terhadap tiga saksi lainnya. Mereka adalah Dirut PT Jasa Marga Bali Tol, Ahmad Tito Karim; PNS Kementerian Pekerjaan Umum-Ditjen Cipta Karya, Michael Tiwang; serta PNS Dinas PU Pemprov DKI Jakarta periode 2009-2011, Riswan Effendi.

Sementara itu, terhadap Kasie Logistik Proyek CCTW1 PT Waskita Karya Ebo Sancoyo, KPK menelusuri terkait dengan pembuatan dan administrasi kontrak-kontrak yang ada di PT Waskita Karya. Mereka diperiksa sebagai saksi dari tersangka Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi proyek infrastruktur fiktif. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi fiktif Waskita Karya yang menyeret Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Ketiga tersangka baru itu adalah:
- DSA (Desi Arryani), mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- JS (Jarot Subana), mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- FU (Fakih Usman), mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Ketiga tersangka tersebut diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2009-2015.

KPK mengatakan telah mendapat laporan hasil penghitungan kerugian negara dari BPK dalam kasus korupsi proyek infrastruktur fiktif itu. Kerugian negara dalam kasus itu disebut mencapai Rp 202 miliar.

(fas/lir)