Nama Sandiaga Uno muncul di bursa kandidat Ketua Umum PPP, meski saat ini masih menjadi kader Gerindra. Bisakah kader partai lain menjadi Ketum PPP?
Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut ada aturan minimal waktu menjabat pengurus daerah dan pusat jika seorang kader PPP ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum. Hal itu disebutnya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Apakah bisa? Kalau merujuk pada AD/ART, maka ketum harus sudah 1 periode di DPP atau DPW. Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar. Makanya semua tergantung muktamirin," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (25/10/2020).
Dalam halaman AD/ART yang diberikan Awiek, aturan itu tertuang dalam Pasal 6 ART PPP. Poin b dan d dalam Pasal 6 ART berbunyi:
b. Menjadi anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota
d. Khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP PPP, dan/atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam Muktamar/Musyawarah Wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan Muktamar/Musyawarah Wilayah berikutnya.
Meski demikian, Awiek menyebut aturan dalam AD/ART bisa berubah saat Muktamar. Hal itu, menurutnya, sangat bergantung pada keputusan para peserta Muktamar.
"Kalau muktamirin mau mengubah ya bisa berubah. Termasuk pemberlakuannya kalau ada perubahan apakah diterapkan Muktamar IX atau berikutnya," ungkapnya.
Tonton juga 'Sandiaga: Sektor Pariwisata Luar Biasa Terdampak Pandemi Covid-19':
