Kemendes PDTT dan Kemnaker meluncurkan program kolaborasi Jaring Pengamanan Sosial Sanitasi Lingkungan di Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Tuban, Jawa Timur. Program ini bertujuan membangun 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK. di desa-desa melalui program padat karya infrastruktur.
Menaker Ida dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meletakkan batu pertama pembangunan sanitasi dan MCK di desa tersebut. Keduanya lalu menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara simbolis kepada empat orang perwakilan penerima bantuan, termasuk perwakilan dari Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.
Abdul Halim dalam sambutannya bersyukur dengan adanya program Padat Karya Tunai Produktif yang diberikan oleh Menaker ke warga desa. Sebab menurutnya bantuan ini bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
"Saya sampaikan terima kasih atas bantuan ini," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2020).
Baca juga: Jatim Jadi Pilot Project Program BUMDesMa |
"Kami siap karena punya 74.953 desa yang siap menerima bantuan untuk warganya. Desa sehat maka tenaga kerja juga sehat. Atas nama warga desa, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan semoga kolaborasi ini berlanjut," ujar mantan Ketua DPRD Jatim tersebut.
Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemnaker ini merupakan wujud integrasi pembangunan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Ia menuturkan saat tawaran untuk program JPS Sanitasi Lingkungan dari Kemnaker, langsung disambut baik karena ini untuk kepentingan masyarakat desa.
Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan kolaborasi inilah yang dibutuhkan dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelum vaksin COVID-19 ditemukan, maka segala cara dan upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk penanganan kesehatan yang jadi dampak dari COVID-19 di antaranya melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
"Dari sisi ekonomi, akibat dari pandemi ini pengangguran kita naik padahal sudah diturunkan hingga 6,9 juta," kata Ida.
Sementara itu, kata Ida, data Kemnaker menyebut jumlah pekerja yang dikenai PHK dan kehilangan pekerjaan mencapai 2,1 juta pekerja yang terdata by name dan by address. Tapi yang tidak terdata diperkirakan capai 3,5 juta pekerja.
Ia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja, untuk mereka yang dikenali PHK dan di-rumah-kan. Lalu bagi pekerja yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker telah mengalokasikan bantuan dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp 37,7 triliun untuk 15,7 juta pekerja.
Sementara program JPS ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemnaker telah mengalokasikan Rp 500 miliar untuk program padat karya produktif, termasuk sanitasi lingkungan dan pengadaan air bersih.
"Agar bantuan ini tepat sasaran maka kami kolaborasi dengan Kemendes PDTT karena yang mengetahui desa yang butuhkan program ini," pungkas Ida.
(mul/mpr)
