Round-up

Ironi Satgas COVID Jayawijaya Pungli Rapid Test di Bandara

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 24 Okt 2020 08:00 WIB
ASTON Pluit Hotel & Residence dan favehotel Pluit Junction menyelanggarakan Rapid Test Covid-19 ke-2 untuk seluruh Karyawan. Kegiatan ini akan diselenggarakan di area Pool
Café ASTON Pluit Hotel & Residence, Lantai 6.
Ilustrasi rapid test COVID-19 (Foto: Archipelago International)
Jakarta -

Saat kondisi pandemi virus Corona (COVID-19) seperti saat ini, masih ada saja pungutan liar (pungli). Yang membuat makin ironis, pungli ini bermodus rapid test.

Pungli bermodus rapid test ini terungkap berkat kerja tim Satgas Saber Pungli Papua. Empat oknum aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Jayawijaya, yang bertugas di posko COVID-19 Bandara Sentani, dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (21/10/2020).

OTT dipimpin Ketua Tim Satgas Saber Pungli Papua yang juga menjabat Irwasda Polda Papua Kombes Alfred Papare. Sasaran punglinya adalah calon penumpang.

"Keluhan masyarakat, khususnya penumpang dengan tujuan Kabupaten Jayawijaya, juga menjadi dasar pertimbangan Satgas untuk melakukan OTT karena dianggap memberatkan masyarakat," kata Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw dalam keterangannya, Jumat (23/10/2020).

Saat dilakukan penggerebekan, diamankan uang Rp 15.900.000 yang diduga uang hasil pembayaran pemeriksaan rapid test dari calon penumpang tujuan Wamena.

Setiap calon penumpang yang hendak ke Wamena diwajibkan menjalani rapid test di posko kesehatan dengan membayar Rp 250 ribu setiap penumpang. Pemeriksaan itu tetap diwajibkan kepada calon penumpang walaupun sudah menunjukkan hasil pemeriksaan usap (swab).

Waterpauw mengatakan, atas kewajiban tersebut, sejumlah warga lalu melapor ke Polda Papua. Petugas lalu menindaklanjuti dengan melakukan OTT.

Patut diingat bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengeluarkan edaran terkait biaya pemeriksaan rapid test yang dipatok Rp 150 ribu. Namun di posko kesehatan Bandara Sentani dikenakan biaya Rp 250 ribu.

"Padahal pelayanan rapid test di Bandara Sentani hanya Rp 130 ribu," ujar Waterpauw.

Empat ASN yang diamankan adalah dokter berinisial HP (47), tenaga medis berinisial Y (35), tenaga administrasi berinisial ERS (29), dan seorang berinisial RL (33). Selain uang tunai, turut disita buku registrasi, buku hasil rapid test, dan buku absen petugas.

Dari pengakuan sementara, penempatan tenaga medis itu disebut sesuai surat keputusan (SK) Bupati Jayawijaya. Pemeriksaan bukan tak mungkin akan menyasar ke Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua.

Namun keempat oknum ASN tersebut tak ditahan. Mereka diduga melanggar Pasal 12 E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Bupati Jayawijaya Siap Beri Keterangan

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menyatakan siap memberi penjelasan perihal posko COVID-19 di Bandara Sentani tersebut. Pendirian posko Corona sendiri berdasarkan keputusan Forkopimda yang sudah disampaikan kepada Wakil Gubernur Papua.

"Kami siap memberikan keterangan apabila tim dari Polda minta keterangan karena kami punya bukti regulasi yang kami keluarkan," kata Jhon seperti dilansir Antara, Jumat (23/10).

Namun memang, menurut aturan sebagaimana dijelaskan Jhon, rapid test di posko COVID-19 Jayawijaya di Jayapura dikenai biaya Rp 250 ribu.

Catatannya, calon penumpang dari Jayapura menuju Jayawijaya, terutama yang ber-KTP Jayawijaya, tidak dipungut biaya rapid test. Rapid test dengan biaya dikenakan terhadap warga kabupaten lain, seperti Yalimo, Lanny Jaya, Tolikara, dan Mamberamo Tengah yang hendak naik ke pegunungan tengah Papua melalui Bandara Wamena di Jayawijaya.

Polda Papua menyarankan agar biaya rapid test hanya Rp 150 ribu. Namun Jhon menyebut pihaknya belum bisa mengubah peraturan tentang tarif Rp 250 ribu tersebut.

"Kami akan tetap menunggu hasil konfirmasi dengan Polda, meminta keterangan kepada kami, jadi kami tidak semata-mata langsung berubah peraturan itu, nanti masuk kategori pungli. Kami tidak mau," sebut Jhon.

(zak/ibh)