Pemkab Bogor Ungkap DPRD DKI Akan Rapat Lagi di Puncak 26 Oktober

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 22:10 WIB
Gedung DPRD DKI Jakarta kembali dibuka.
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Muhammad Ilman Nafi'an/detikcom)
Bogor -

Beberapa hari lalu, DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat di Puncak, Kabupaten Bogor. Rencananya, DPRD DKI Jakarta akan kembali melakukan rapat di Puncak pada 26 Oktober 2020 mendatang.

"Gini, ini kalau untuk acara (rapat DPRD) kemarin, memang tidak ada pemberitahuan. Tapi kami memang menerima surat (pemberitahuan rapat DPRD DKI) dari General Manager Grand Cempaka, (lalu) kami keluarkan surat rekomendasinya. (Rapat) untuk tanggal 26 Oktober," ungkap Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, R Irwan Purnawan, saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Irwan mengungkapkan, DPRD DKI Jakarta telah melayangkan surat pemberitahuan akan digelarnya rapat tersebut. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor pun telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk acara pada 26 Oktober tersebut.

"Ini kami dari gugus tugas sudah mengeluarkan suratnya per tanggal ini juga, sudah kami balas (surat pemberitahuan), itu untuk (rapat di) tanggal 26 Oktober. Yang rapat DPRD bukan tanggal 28 (Oktober) yang direkomendasi (Pemkab Bogor), tanggal 26," lanjut Irwan, yang juga sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.

Irwan menjelaskan rapat DPRD DKI yang akan digelar pada 26 Oktober nanti akan dilakukan di Grand Cempaka Resort Cipayung. Untuk total peserta rapat dan berapa hari rapat dilakukan, Irwan mengaku belum mengetahuinya.

Dia hanya mengatakan Pemkab Bogor mengizinkan rapat yang akan dilakukan DPRD DKI. Namun, lanjutnya, dengan ketentuan harus dipatuhi, yakni sesuai Keputusan Bupati (Kepbup) Nomor 443/458/Kpts/Per-UU/2020.

"Ya maksimal di kami sesuai ketentuan 150 orang, sesuai dengan ketentuan kami ya. (Dan) dalam pelaksanaannya tidak lebih dari 3 jam," ujarnya.

Irwan memastikan, Satpol PP Kabupaten Bogor akan mengawasi pelaksanaan rapat DPRD DKI nantinya. Dia pun meminta agar penyelenggara acara bisa mematuhi kebijakan yang diterapkan Pemkab Bogor.

"Ya tentunya, ya harapan kita kan semua pihak juga yang melakukan kegiatan di kita juga harus menghormati ketentuan yang berlaku di daerah, ya. Ya nanti ada sanksi-sanksi, tapi sanksinya beragam, gitu ya. Betul, nanti Satpol PP yang akan melakukan pengawasan," jelas Irwan.

Sebelumnya, seluruh komisi DPRD DKI Jakarta melaksanakan rapat di resor Grand Cempaka, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Ada sekitar 800 orang yang hadir dalam rapat tersebut, termasuk dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rapat yang berlangsung hanya satu hari pada Selasa (21/10) itu pun hujan kritik. Selain itu, ternyata Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor tidak menerima laporan maupun permintaan izin terkait rapat yang diikuti 800 orang itu.

"Belum ada laporan, belum ada izin juga, kalau 800 (orang) berarti jumlahnya besar banget. Setiap acara, apalagi pertemuan besar di Kabupaten Bogor, tentunya harus ada izin atau rekomendasi dari Satgas COVID-19," kata Bupati Bogor Ade Yasin seperti dilansir Antara, Jumat (23/10/2020). Ade Yasin juga menjabat selaku Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor.

(mae/mae)