Dua Jenderal Segera Disidang Terkait Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 17:28 WIB
Irjen Napoleon Bonaparte berompi pink saat keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Irjen Napoleon Bonaparte (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkara dan barang bukti kasus penghapusan red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Para tersangka termasuk dua Jenderal yang terlibat akan segera disidang.

"Pada hari ini Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020 sekitar jam 14.30 WIB jaksa penuntut umum telah melimpahkan perkara red notice Djoko Tjandra di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kasi Intel Kejari Jakarta Selatan, Odit Megonondo, melalui pesan singkat, Jumat (23/10/2020).

Odit menerangkan berkas perkara dan barang bukti yang dilimpahkan mencakup 3 tersangka yang masuk pusaran penghapusan red notice Djoko Tjandra. Para tersangka itu ialah mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, dan pengusaha Tommy Sumardi.

"Atas nama terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte, terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo, dan Tommy Sumardi," katanya.

Ketiga tersangka disangkakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, untuk berkas perkara tersangka Djoko Tjandra dalam kasus red notice telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tipikor. Hal ini karena adanya penggabungan surat dakwaan dengan kasus gratifikasi fatwa MA yang juga menjerat terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali ini.

"Perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung RI atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dan perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice/DPO atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, berdasarkan Pasal 141 KUHAP digabungkan dalam satu surat dakwaan," kata Kajari Jakarta Pusat, Riono Budisantoso, dalam keterangan pers tertulis, Jumat (23/10).

Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice Djoko Tjandra, dua tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan dua tersangka lainnya penerima suap.

Dua penyuap yang dimaksud adalah Djoko Tjandra serta pengusaha Tommy Sumardi. Sedangkan dua penerima suap adalah mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

(maa/maa)