Komjak Terima Surat Kajari Jaksel Jelaskan Jamuan 2 Jenderal

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 20:36 WIB
Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak
Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak (Ibnu/detikcom)
Jakarta -

Komisi Kejaksaan (Komjak) telah menerima surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna terkait jamuan makan untuk tersangka kasus red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Pada surat itu, Anang menjelaskan, dalam pemberian makan siang tersebut, tak ada perlakuan khusus.

"Kami sudah minta keterangan penjelasan, yang paling penting yang bisa dijadikan dasar sudah ada penjelasan tertulis dari Kajari Jakarta Selatan. Ada 3 hal di situ yang pertama bahwa penanganan kasus itu tidak ada menurut penjelasannya perlakuan istimewa atau khusus," ujar Ketua Komjak Barita Simanjuntak saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2020).

Menurut Barita, berdasarkan penjelasan Kajari Jaksel dalam keterangan tertulis, pemberian makan siang itu disebabkan waktunya pas bersamaan dengan penyerahan tahap II. Penyerahan itu berlangsung pada Jumat pukul 10.00-14.00 WIB sehingga ada waktu jeda salat Jumat dan makan siang.

Lebih lanjut, kegiatan makan siang itu terjadi di ruang pemeriksaan Kasi Pidsus Kejari Jakarta Selatan. Pada surat itu, Kajari Jaksel menyampaikan sudah ada anggaran DIPA pemberian makan siang terhadap tersangka yang sedang dilakukan proses hukum.

"Makan siang itu dibebankan memang sesuai anggaran DIPA dari seksi tindak pidana khusus yang memang ada budget anggaran di situ, digunakan," ungkapnya.

Barita menyebut berdasarkan keterangan Anang, pada saat itu yang makan siang adalah penyidik kepolisian berserta 3 tersangka. Selain itu pengacara tersangka yang mengunggah foto tersebut juga telah diperiksa dan mengaku tak ada perlakuan khusus.

Lebih lanjut, Barita mengatakan pihak Jamwas Kejagung sudah memintai keterangan Kajari Jaksel. Menurut Barita selama tak ada perlakuan khusus dan sesuai SOP tak masalah karena memang ada anggaran makan siang dari pihak kejaksaan.

"Sesuai dengan SOP penanganan perkara dan semua sama di hadapan hukum, equality before the law, dan due proses of law artinya siapa saja yang dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan apabila sudah tiba waktu pada jam makan siang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dan itu memang ada anggarannya yang dibebankan pada DIPA Seksi Pidsus di semua Kejaksaan negeri," kata Barita.

Nantinya Komjak akan memberikan rekomendasi terkait hal tersebut dan meminta Laporan Hasil Pemeriksaan dari Jamwas Kejagung. Komjak akan menganalisis dari keterangan tertulis itu mengenai apakah ada unsur pelanggaran etis atau tidak.

"Apa yang disampaikan tadi kan jelas bahwa jam makan siang. Tidak perlakuan khusus, dilakukan di ruang pemeriksaan, lalu juga standar makanannya memang dibebankan pada anggaran, artinya tidak istimewa sebab anggaran untuk makan itu kan sudah ada ketentuannya," katanya.

"Itu artinya yang penting dijelaskan bahwa dari pernyataan tadi tidak ada yang istimewa atau seolah-olah diperlakukan khusus. Namun tentu kesimpulan akhirnya akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi," ungkap Barita.

Sebelumnya, Kajari Jaksel Anang Supriatna mengklarifikasi menyusul beredarnya informasi jamuan itu. Menurut Anang, pemberian makan siang itu merupakan hal yang wajar.

"Jadi begini, itu kan para terdakwa semua, baik JPU dari pukul 09.00 WIB pagi sampai 14.00 WIB siang kan. Kami selaku tuan rumah itu biasa, standar, menyiapkan makan siang," kata Anang saat dimintai konfirmasi, Minggu (18/10).

Anang menerangkan pemberian makan siang itu tidak dikhususkan untuk para tersangka. Menurutnya, pemberian makan itu salah satunya atas pertimbangan keamanan.

"Tidak hanya para terdakwa, tetapi juga ada pengacara. Faktor keamanan juga, supaya nggak ke sana-ke mari," terangnya.

Bahkan, menurutnya, tim jaksa juga diberi makan siang. Adapun makanan yang disajikan adalah nasi soto.

(yld/dhn)