Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebut sepanjang 2020 Indonesia telah menerima 396 pengungsi dari etnis Rohingya. Retno menyoroti persoalan tersebut tak akan selesai jika tak tercipta situasi kondusif di Myanmar.
"Terkait pengungsi Rohingya, kontribusi Indonesia untuk penyelesaian penanganan masalah terus berlanjut di masa pandemi ini. Sepanjang tahun 2020, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung sementara dua rombongan pengungsi Rohingya dengan jumlah total 396 orang," kata Retno, dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/10/2020).
Ia menyebut kondisi tersebut tak akan selesai jika tidak ada kondisi kondusif di Rakhine State. Retno mendorong pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik tersebut.
"Indonesia secara konsisten menyampaikan bahwa isu pengungsi Rohingya tidak akan selesai jika akar masalah tidak diselesaikan, yaitu terciptanya kondisi kondusif di Rakhine State agar repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat segera dilakukan. Myanmar adalah rumah mereka," ujarnya.
"Pemerintah Myanmar harus terus berusaha menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State. Tanpa kondisi ini, apa pun yang akan dilakukan negara lain tidak akan mampu menyelesaikan masalah," paparnya.
Retno mengatakan Indonesia secara konsisten memberikan perhatian bagi penyelesaian permasalahan Rohingya melalui berbagai saluran, baik bilateral, regional melalui ASEAN, dan multilateral.
Indonesia juga berkontribusi terhadap penyelesaian isu ini. Retno menyebut Indonesia juga telah memberikan kontribusi pendanaan bagi Sekretariat ASEAN untuk menjalankan rekomendasi Preliminary Needs Assessment (PNA), sambil terus menyiapkan diri bagi kemungkinan pengiriman Comprehensive Needs Assessment (CNA).
Lebih lanjut, selama satu tahun terakhir, Indonesia telah melakukan perundingan dengan Vietnam, Malaysia, dan Palau sebanyak 13 kali. Kemudian telah terdapat kemajuan pada perundingan laut teritorial dengan Malaysia yang saat ini sudah dalam tahap finalisasi pada tim teknis. Tak hanya itu, Indonesia juga konsisten melindungi perairan Natuna dari konflik Laut Cina Selatan.
"Selama pandemi, Indonesia terus melindungi perairan Natuna dari pusaran konflik Laut Cina Selatan," ungkapnya.
Retno mengatakan secara konsisten Indonesia melakukan penegakan hukum. Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya telah mencatatkan kembali posisi yang tegas tentang penolakannya atas klaim-klaim maritim yang bertentangan dengan UNCLOS 1982, melalui korespondensi diplomatik ke Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen.
"Dalam isu kedaulatan, diplomasi bekerja untuk mencegah dan memagari tindakan yang dapat merugikan keutuhan wilayah NKRI. Indonesia berusaha menjalin komunikasi berkelanjutan dengan negara-negara Pasifik, dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan, dan dengan mengedepankan penghormatan pada keutuhan wilayah, integritas dan kedaulatan masing-masing," sambungnya.
Simak juga video 'Ratusan Pengungsi Rohingya Terdampar di Aceh':
