Buron Kasus Pembangunan Konstruksi Bandara Moa Maluku Ditangkap di Riau

Muslimin Abbas - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 18:42 WIB
Sunarko, terpidana buron kasus penyimpangan pembangunan konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya anggaran 2012 ditangkap di Pekanbaru (dok. Istimewa)
Sunarko, terpidana buron kasus penyimpangan pembangunan konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya anggaran 2012 ditangkap di Pekanbaru (dok. Istimewa)
Ambon -

Kejaksaan menangkap Sunarko, buron terpidana kasus penyimpangan pembangunan konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, tahun anggaran 2012. Ia ditangkap di salah satu hotel di Pekanbaru.

"(DPO) sejak April 2020, hasil kolaborasi antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Riau, dengan Kejaksaan Tinggi Maluku. Penangkapan tidak ada perlawanan yang bersangkutan ditangkap di hotel di Pekanbaru," kata Aspidsus Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy, di halaman kantor Kejati Maluku, Kamis (22/10/2020).

Rudy mengatakan eksekusi terhadap terpidana Sunarko dengan perkara pembangunan konstruksi Bandara Moa yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2012.

"Kita sudah mengeksekusi atas nama terpidana Sunarko untuk perkara pembangunan konstruksi Bandara Moa yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun anggaran 2012 pagu anggaran Rp 20 miliar," katanya.

Sunarko, terpidana buron kasus penyimpangan pembangunan konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya anggaran 2012 ditangkap di Pekanbaru (dok. Istimewa)Foto: dok. Istimewa

Rudy menjelaskan penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi pembangunan bandara yang dilakukan Sunarko lantaran tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang berada di dalam surat perjanjian yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2 miliar yang dihitung oleh BPK RI.

"Penyimpangannya adalah kualitas pekerja konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditemukan dalam surat perjanjian pekerjaan, jadi pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2.961.326.616,65 itu sesuai dengan hasil perhitungan BPK RI," tuturnya.

Dalam eksekusi terpidana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun Sunarko telah mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

"Jadi perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena yang bersangkutan telah mengajukan upaya hukum banding dan kasasi hari ini dilaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI," tutur Rudy.

Terpidana Sunarko, yang merupakan Direktur PT Bima Taruna, akan menjalani masa hukuman selama 4 tahun dan harus denda sebesar Rp 200 juta. Bila tidak dapat membayar denda, ia akan menjalani kurungan selama 2 bulan.

Sunarko, terpidana buron kasus penyimpangan pembangunan konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya anggaran 2012 ditangkap di Pekanbaru (dok. Istimewa)Foto: dok. Istimewa

Terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar dan apabila terpidana Sunarko tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah pengadilan mempunyai hukum tetap, harta benda terpidana disita. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi membayar uang pengganti, akan diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.961.360.318,84 yang dikurangkan dari uang yang telah disita jadi ada uang disita sebesar Rp 3.140.000.000 dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah pengadilan mempunyai hukum maka harta bendanya disita dan dilelang untuk uang pengganti uang tersebut, dan terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," bebernya.

(jbr/jbr)